Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti maraknya konten review makanan dan kosmetik yang dinilai merugikan produsen dan konsumen, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia menuding kurang sigapnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengantisipasi dampak negatif dari konten-konten tersebut sebagai salah satu penyebab utama masalah ini.
Dalam rapat dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Mufti Anam menyatakan keresahan masyarakat disebabkan oleh kelengahan Kemendag dalam melindungi konsumen dan produsen. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dan regulasi yang lebih komprehensif dari pemerintah.
Mufti Anam juga mengkritik sejumlah influencer yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi. Kasus dugaan pemerasan oleh konten kreator kuliner “Code Blue” yang meminta uang ratusan juta rupiah setelah memberikan ulasan negatif menjadi contoh nyata permasalahan ini. Pemerintah dinilai gagal mengantisipasi celah tersebut dalam pengaturan konten review produk.
Dampak Negatif Konten Review Negatif
Kasus Code Blue bukan satu-satunya. Banyak pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merasakan dampak buruk dari ulasan negatif yang dibuat oleh influencer. Satu ulasan negatif saja bisa berdampak signifikan, bahkan hingga menyebabkan bisnis gulung tikar. Ini karena kepercayaan konsumen sangat bergantung pada review online.
Pengusaha kuliner Ci Mehong (Tjie Nofia Handayani) turut menyuarakan keprihatinannya. Ia mengungkapkan betapa mudahnya influencer memberikan ulasan negatif yang berdampak fatal bagi usaha kecil. Ci Mehong menekankan perlunya regulasi yang melindungi pelaku usaha dari dampak negatif review yang menjatuhkan.
Ia mengambil contoh pengalamannya sendiri, di mana bisnis bika ambonnya sempat menjadi sorotan setelah direview negatif oleh seorang influencer terkenal. Meskipun bantahan telah diberikan, dampak negatif dari review tersebut sudah telanjur terjadi dan merugikan usahanya.
Perlunya Regulasi yang Komprehensif
Baik Mufti Anam maupun Ci Mehong sepakat bahwa diperlukan regulasi yang lebih ketat dan komprehensif terkait konten review produk. Regulasi ini harus melindungi baik konsumen maupun produsen dari praktik-praktik yang merugikan. Sanksi yang tegas juga perlu diterapkan bagi influencer yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti pemerasan atau memberikan review yang tidak objektif dan tendensius.
Regulasi tersebut harus mampu membedakan antara review yang jujur dan konstruktif dengan review yang bertujuan untuk menjatuhkan atau memeras. Penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi konten review dan tidak mudah terpengaruh oleh ulasan yang bersifat subjektif.
Kemendag perlu memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen dan produsen dari dampak negatif konten review. Kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan para influencer juga penting untuk menciptakan ekosistem review yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Peran Platform Media Sosial
Platform media sosial juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Mereka perlu meningkatkan mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap konten review yang melanggar aturan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan konten juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
Selain regulasi, edukasi kepada para influencer tentang etika dan tanggung jawab dalam membuat konten review juga sangat penting. Mereka harus menyadari dampak besar dari konten yang mereka buat dan bertindak secara bertanggung jawab.
Kesimpulannya, masalah konten review yang merugikan perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif. Regulasi yang tegas, pengawasan yang ketat, peran aktif platform media sosial, dan edukasi kepada semua pihak merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem review online yang sehat dan berkelanjutan.
