Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, mengumumkan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadhan 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, jam kerja ASN selama bulan puasa ditetapkan sebanyak 32 jam 30 menit per minggu. Aturan ini berlaku untuk semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Perpres tersebut secara spesifik menjelaskan bahwa jam kerja ASN selama Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat. Waktu istirahat yang diberikan adalah 60 menit pada hari Jumat dan 30 menit pada hari kerja lainnya. Jam kerja dimulai pukul 08.00 waktu setempat. Instansi dengan sistem kerja lebih dari lima hari kerja dalam seminggu wajib menyesuaikan paling lambat satu tahun setelah Perpres diundangkan.
Dengan adanya Perpres ini, Kemenpan-RB tidak akan menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus terkait jam kerja ASN selama bulan Ramadhan. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan dan memberikan kepastian hukum bagi ASN. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengaturan waktu kerja ASN selama bulan Ramadhan.
Jam Kerja ASN Selama Ramadhan dan Fleksibilitas Pelayanan Publik
Bagi instansi yang melayani publik secara langsung, pengaturan jam kerja dapat disesuaikan untuk memastikan efektivitas layanan. Namun, penyesuaian ini harus mendapat persetujuan dari Menpan-RB. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak ASN selama bulan puasa.
Perlu dicatat bahwa aturan dalam Perpres 21/2023 tidak berlaku untuk Prajurit TNI dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan yang bertugas di TNI, Anggota Polri dan ASN di lingkungan Polri, serta Pegawai ASN yang bertugas di luar negeri (pengaturannya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri).
Work From Anywhere (WFA) untuk ASN Jelang Lebaran 2025
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan kebijakan work from anywhere (WFA) atau flexible work arrangement (FWA) bagi ASN menjelang Lebaran 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berharap kebijakan ini dapat dimulai pada 24 Maret 2025 untuk mengurangi kemacetan lalu lintas selama mudik Lebaran. Penyesuaian dengan jadwal libur sekolah juga akan dilakukan untuk meminimalisir kepadatan.
Menpan-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa rencana penerapan WFA masih dalam tahap pembahasan teknis bersama instansi terkait. Meskipun Perpres 21/2023 tidak secara eksplisit menyebutkan WFA, namun konsep FWA yang memungkinkan ASN bekerja dari lokasi lain sesuai kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah diatur di dalamnya.
Kriteria pekerjaan yang cocok untuk WFA antara lain pekerjaan yang tidak memerlukan interaksi tatap muka intensif, dapat dilakukan secara mandiri tanpa supervisi ketat, dan memanfaatkan teknologi informasi. Kunci utama penerapan WFA adalah memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Pertimbangan dan Tantangan Implementasi WFA
Implementasi WFA bagi ASN perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai di seluruh Indonesia menjadi krusial untuk menunjang produktivitas ASN yang bekerja dari jarak jauh. Selain itu, perlu disusun pedoman yang jelas dan terukur terkait pengawasan kinerja, agar tetap terjamin kualitas dan akuntabilitas kerja ASN.
Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesiapan ASN itu sendiri dalam beradaptasi dengan sistem kerja baru. Pelatihan dan sosialisasi yang intensif mungkin diperlukan agar ASN dapat memanfaatkan teknologi dan menjalankan tugasnya dengan efektif melalui sistem WFA. Penting juga untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi seluruh ASN dalam mengakses dan memanfaatkan sistem WFA, tanpa diskriminasi.
Kesimpulannya, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ASN. Pengaturan jam kerja selama Ramadhan dan rencana implementasi WFA merupakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada perencanaan yang matang, kesiapan infrastruktur, dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait.
