Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan jaminan bahwa pendanaan dari kemitraan transisi energi atau Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia akan tetap berlanjut. Hal ini disampaikan meskipun Amerika Serikat telah menarik diri dari program tersebut.
Jerman dan Jepang, menurut Menko Airlangga, tetap berkomitmen untuk memimpin pembiayaan JETP setelah penarikan diri Amerika Serikat. Komitmen ini memastikan kelanjutan dukungan finansial bagi transisi energi Indonesia.
“Komitmen dari Jerman dan Jepang untuk menjadi co-lead daripada JETP, walaupun Amerika mengundurkan diri. Jadi ini komitmen JETP dilanjutkan,” tegas Menko Airlangga di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Komitmen Organisasi Internasional dan Target Nasional
Dukungan untuk transisi energi Indonesia menuju *net zero emission* pada tahun 2060, atau lebih cepat, juga datang dari berbagai organisasi internasional. Organisasi seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Bank Dunia, dan Uni Eropa telah menyatakan komitmen mereka untuk memberikan pembiayaan.
Indonesia sendiri telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri. Target ini dapat ditingkatkan menjadi 43 persen jika mendapat dukungan finansial internasional pada tahun 2030.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini memiliki empat kelompok kerja yang fokus pada energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembalian sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.
Implementasi JETP dan Proyek-Proyek yang Didanai
Sejauh ini, implementasi JETP telah menghasilkan 54 proyek yang menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD 1,1 miliar. Rinciannya, 9 proyek menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sedangkan 45 proyek lainnya menerima hibah sebesar USD 233 juta.
International Partners Group (IPG) juga telah menjamin USD 1 miliar melalui *multilateral development banks guarantee* untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih di Indonesia. Hal ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam transisi energi.
Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian dan mendorong pencairan pendanaan. Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital akan digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meskipun terdapat komitmen yang kuat dari berbagai pihak, tantangan dalam implementasi transisi energi tetap ada. Koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah, keterlibatan sektor swasta, dan akses terhadap teknologi yang tepat merupakan beberapa faktor kunci keberhasilan.
Di sisi lain, transisi energi juga menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Investasi dalam energi terbarukan, pengembangan industri hijau, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Keberhasilan transisi energi Indonesia tidak hanya bergantung pada pendanaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan keadilan sosial dalam proses transisi tersebut.
Secara keseluruhan, komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak memberikan optimisme bagi keberhasilan transisi energi Indonesia. Namun, pengawasan yang ketat dan adaptasi terhadap perkembangan global tetap diperlukan untuk memastikan target tercapai dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.
