Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP, yang dibentuk pada KTT G20 di Bali tahun 2022, merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat, dengan dukungan internasional. Indonesia sendiri telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri, dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. “Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Menko Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas.
Implementasi JETP dan Pendanaan
Sebagai bagian dari implementasi JETP, 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan berupa pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai USD 233 juta. Ini menunjukkan komitmen yang signifikan dari mitra internasional untuk mendukung transisi energi di Indonesia.
IPG juga telah mengamankan jaminan senilai USD 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee. Jaminan ini akan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur. Ketersediaan pendanaan yang signifikan ini merupakan kunci keberhasilan implementasi JETP.
Proyek-Proyek Strategis JETP
Beberapa proyek strategis dibahas dalam rapat, termasuk proyek Muara Laboh di Sumatera Barat yang fokus pada biotermal dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2027. Proyek-proyek lain yang sedang dalam tahap perencanaan meliputi proyek photovoltaik di Saguling, dekarbonisasi atau penghentian bertahap (phasing out) dari Cirebon Power, dan proyek waste-to-energy di Legok Nangka, Jawa Barat.
Selain proyek-proyek tersebut, rapat juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi. Langkah-langkah ini mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.
Sinergi dan Kolaborasi
Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional diperlukan untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau. Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian dan mendorong pencairan pendanaan.
Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, mitra internasional (termasuk duta besar dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan Jepang), Uni Eropa, Denmark, Norwegia, GFANZ, IEA, dan GIZ. Kehadiran perwakilan dari berbagai negara dan lembaga internasional ini menunjukkan dukungan internasional yang kuat terhadap upaya transisi energi Indonesia.
Menko Airlangga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Koordinasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan program transisi energi ini. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, Indonesia optimis dapat mencapai target NZE dan menjalankan transisi energi yang berkelanjutan.
