Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terkait dugaan suap dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan operasi tersebut dan menyatakan bahwa OTT ini menyasar dugaan suap proyek Dinas PUPR.
“ (Terkait dengan) suap proyek Dinas PUPR,” ujar Fitroh kepada wartawan pada Minggu, 16 Maret 2025. Sebanyak delapan orang diamankan dalam OTT ini, termasuk Kepala Dinas PUPR OKU dan tiga anggota DPRD OKU. Fitroh memastikan kebenaran informasi tersebut.
Operasi tangkap tangan ini berlangsung pada Sabtu, 15 Maret 2025. Selain penangkapan delapan orang, KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp 2,6 miliar. Meskipun demikian, Fitroh belum memberikan detail lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini.
Detail OTT dan Para Tersangka
Kedelapan orang yang diamankan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Minggu pagi, sekitar pukul 08.42 WIB, menggunakan tujuh mobil. Mereka masuk ke gedung melalui akses belakang dan langsung menuju lantai atas, sehingga tidak terlihat oleh publik.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, telah membenarkan penangkapan tersebut pada Sabtu, 15 Maret 2025. “Benar KPK telah mengamankan 8 orang,” kata Tessa. Namun, ia belum memberikan detail mengenai kasus yang melibatkan kedelapan orang tersebut. Penjelasan lebih rinci dijanjikan akan disampaikan saat KPK melakukan ekspose kasus.
Dugaan Suap Proyek PUPR di OKU
Kasus ini diduga terkait dengan suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU. Besarnya uang yang diamankan, yaitu Rp 2,6 miliar, mengindikasikan nilai proyek yang cukup signifikan dan kemungkinan besar adanya suap yang melibatkan sejumlah pihak. Proses penyelidikan KPK selanjutnya akan mengungkap jejaring dan peran masing-masing tersangka.
Penangkapan ini menjadi bukti komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai level pemerintahan, termasuk di daerah. Peran serta masyarakat dalam melaporkan indikasi korupsi juga sangat penting untuk mendukung kinerja KPK.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan terkait tata kelola proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU dan pengawasan dari DPRD setempat. Proses hukum akan menentukan hukuman bagi para tersangka, dan diharapkan menjadi efek jera bagi potensi pelaku korupsi lainnya.
KPK perlu mengungkap secara transparan seluruh jejaring korupsi dalam kasus ini, mulai dari perencanaan proyek, pelelangan, hingga pelaksanaan proyek itu sendiri. Transparansi ini sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur. Mekanisme pengawasan yang efektif dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sejenis di masa mendatang.
Proses hukum yang adil dan transparan diharapkan akan memberikan keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk mengungkap seluruh fakta dan pelaku dalam kasus ini, dan masyarakat menunggu kejelasan kasus ini selesai diproses secara hukum.
