Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, menyatakan bahwa DPR terkena dampak pemotongan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Meskipun demikian, DPR masih memiliki anggaran sebesar 50% untuk kegiatan prioritas.
Anggaran tersebut difokuskan terutama pada revisi Undang-Undang (UU) yang strategis. Hal ini disampaikan Indra kepada wartawan pada Minggu, 16 Maret 2025. “Kita masih punya anggaran yang 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR gitu ya,” jelasnya.
Indra menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan sisa anggaran tersebut, khususnya untuk RUU yang memerlukan penyelesaian segera dan melalui mekanisme konsinyir. Penggunaan anggaran yang tersisa akan difokuskan untuk memastikan kelancaran proses legislasi yang krusial.
Penggunaan Anggaran di Tengah Efisiensi
Pemotongan anggaran pemerintah telah memaksa DPR untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangannya. Namun, komitmen DPR untuk menyelesaikan RUU strategis tetap menjadi prioritas utama.
Meskipun terdapat penghematan, DPR memastikan kelancaran proses legislasi, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai bagi anggota Panja yang terlibat dalam pembahasan RUU penting. Hal ini menunjukkan bahwa DPR berupaya menyeimbangkan efisiensi dengan pelaksanaan tugas legislasi.
Fasilitas Rapat Panja RUU TNI
Terkait dengan pelaksanaan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Indra menjelaskan bahwa prosedur yang telah ditetapkan telah dijalankan dengan benar.
Alokasi kamar telah disiapkan untuk para anggota Panja yang bertugas. Hal ini dilakukan mengingat waktu rapat yang tidak dapat diprediksi dan seringkali berlangsung hingga larut malam. “Semua tetap disiapkan juga untuk tempat istirahatnya, karena kan tentu selesainya kan nggak bisa ditentukan, ini kadang-kadang dini hari baru selesai, dini hari harus *break* dulu, harus istirahat,” jelas Indra.
Pihak sekretariat DPR telah melakukan penjajakan ke beberapa hotel untuk memastikan ketersediaan tempat bagi rapat Panja RUU TNI. Pemilihan lokasi rapat mempertimbangkan efisiensi dan kenyamanan bagi para anggota Panja yang bertugas.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Kebijakan Efisiensi
Kebijakan efisiensi pemerintah memang menuntut semua lembaga negara, termasuk DPR, untuk melakukan penghematan anggaran. Namun, DPR berupaya agar efisiensi tidak menghambat proses legislasi yang penting bagi kemajuan negara.
Proses penganggaran di DPR telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi pemerintah, tetapi tetap memprioritaskan penyelesaian RUU strategis. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal penting yang diperhatikan oleh DPR.
DPR berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengelola anggaran secara efektif dan efisien, sekaligus memastikan tercapainya target legislasi nasional. Prioritas tetap diberikan pada RUU yang memiliki dampak signifikan bagi pembangunan nasional.
Dengan sisa anggaran 50%, DPR akan fokus pada penyelesaian RUU strategis dan memastikan proses legislasi tetap berjalan lancar. Komitmen ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
Terkait dengan penggunaan Hotel Fairmont untuk rapat Panja RUU TNI, DPR telah mengikuti prosedur yang berlaku. Pemilihan lokasi rapat mempertimbangkan efisiensi dan kenyamanan para anggota Panja.
Indra Iskandar menegaskan kembali bahwa DPR telah dan akan terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meskipun dalam kondisi pemotongan anggaran. Prioritas tetap diberikan pada penyelesaian RUU strategis dan penting bagi bangsa Indonesia.
