Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, menjelaskan alasan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan rapat tersebut telah mendapat izin dari pimpinan DPR dan sesuai dengan tata tertib, khususnya Pasal 254.
“Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR,” ujar Indra kepada wartawan pada Minggu, 16 Maret 2025.
Indra menjelaskan bahwa Sekretariat DPR telah melakukan penjajakan ke beberapa hotel untuk memastikan ketersediaan tempat dan memenuhi kebutuhan rapat Panja. Prioritas diberikan pada hotel yang menawarkan harga terjangkau melalui kerja sama government rate.
Pemilihan hotel sebagai lokasi rapat, menurut Indra, didasari oleh sifat rapat yang maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi. Rapat tersebut bahkan bisa berlangsung hingga dini hari, sehingga diperlukan tempat yang menyediakan fasilitas istirahat yang memadai bagi para anggota Panja.
Alasan Pemilihan Hotel Fairmont
Keputusan memilih Hotel Fairmont sebagai tempat rapat Panja revisi UU TNI bukan tanpa alasan. Sifat rapat yang intens dan memakan waktu lama membutuhkan fasilitas yang mendukung produktivitas dan kenyamanan para peserta rapat. Gedung DPR mungkin tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang rapat yang berlangsung selama berjam-jam tersebut.
Selain itu, dengan memilih hotel, diharapkan anggota Panja dapat beristirahat dengan cukup untuk menjaga konsentrasi dan fokus dalam membahas revisi UU TNI yang krusial. Hal ini penting untuk menghasilkan keputusan yang matang dan terbebas dari kelelahan.
Ketersediaan Fasilitas
Hotel-hotel biasanya menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang rapat yang nyaman, tempat istirahat yang memadai, serta layanan makan dan minum yang dapat menunjang kelancaran jalannya rapat. Ini berbeda dengan keterbatasan fasilitas di gedung DPR yang mungkin tidak mencukupi untuk rapat berskala besar dan berlangsung lama seperti ini.
Fasilitas ini sangat krusial, terutama mengingat sifat rapat Panja revisi UU TNI yang kompleks dan memerlukan konsentrasi tinggi dari para peserta. Dengan adanya fasilitas penunjang, diharapkan proses pembuatan undang-undang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Tanggapan Publik dan Transparansi
Pemilihan lokasi rapat di hotel memicu beragam reaksi dari publik, termasuk dari kelompok masyarakat sipil. Ada kekhawatiran mengenai transparansi proses pembahasan revisi UU TNI, mengingat rapat tidak dilakukan di gedung DPR yang biasanya terbuka untuk publik.
Menanggapi hal ini, penting bagi DPR untuk memastikan bahwa meskipun rapat dilakukan di hotel, proses pembahasan tetap transparan dan akuntabel. Mekanisme transparansi, misalnya dengan publikasi notulen rapat atau kesimpulan rapat secara berkala, perlu dipertimbangkan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik.
Sekjen DPR perlu menjelaskan secara lebih detail tentang mekanisme transparansi yang digunakan selama proses pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses revisi UU TNI tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Koalisi masyarakat sipil telah melakukan aksi demonstrasi di depan hotel sebagai bentuk penolakan terhadap pembahasan tertutup RUU TNI. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi yang krusial ini. Suara-suara ini penting untuk didengarkan dan dipertimbangkan oleh DPR.
Indra menilai, rapat dengan urgensi tinggi dan sifatnya yang maraton dapat berlangsung hingga dini hari. “Jadi butuh waktu istirahat dan paginya harus mulai lagi gitu ya, jadi memang harus dicari tempat-tempat yang memungkinkan untuk ada waktu untuk beristirahat juga gitu ya, untuk panja ini,” jelasnya.
Video YouTube yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini telah diunggah dan tersedia untuk dilihat publik. (Sumber : Viva.co.id)
Kesimpulannya, meskipun terdapat kontroversi mengenai lokasi rapat, Sekretariat Jenderal DPR telah menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan aturan tata tertib dan kebutuhan akan fasilitas yang mendukung kelancaran rapat yang maraton dan penting ini. Namun, transparansi dan akuntabilitas proses pembahasan tetap harus dijaga untuk memenuhi harapan publik.
