Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait kasus manipulasi dokumen impor di gudang berikat daerah Batujajar, Kabupaten Bandung. Modus operandi yang digunakan adalah penyelewengan izin impor plastik untuk menyelundupkan tekstil secara ilegal ke Indonesia.
Sebagai Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika, Dede melihat kasus ini sebagai kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Dampaknya meluas, tidak hanya pada industri tekstil dalam negeri, tetapi juga pada kesejahteraan jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. “Ini bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebuah kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan rakyat. Dampaknya bukan hanya pada industri tekstil, tetapi juga pada kesejahteraan jutaan tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” tegas Dede dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/3/2025).
Akibat praktik ilegal ini, banyak pabrik tekstil dalam negeri mengalami kesulitan bahkan kebangkrutan. Ribuan bahkan jutaan pekerja di sektor ini terancam kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Duniatex Group, dan PT Primissima menjadi contoh nyata perusahaan yang terkena dampak negatif dari membanjirnya tekstil impor ilegal di pasar domestik. Situasi ini semakin memprihatinkan mengingat peran penting industri tekstil dalam perekonomian nasional.
Dede mengungkapkan informasi yang ia terima mengenai dugaan keterlibatan tiga nama besar yang disebut sebagai mafia tekstil dalam kasus ini. Lebih mengejutkan lagi, ada laporan yang menyebutkan bahwa aliran dana dari jaringan ini diduga mengalir ke salah satu klub hiburan malam di Jakarta. Hal ini menunjukkan betapa terorganisir dan kompleksnya jaringan penyelundupan ini.
Penyelidikan dan Tindakan Hukum
Sebagai respons terhadap situasi ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa gudang yang diduga terlibat dalam penyelundupan tekstil impor ilegal. Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya penegakan hukum yang serius.
Namun, Dede mendesak Polri dan seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas dan intensif dalam menangani kasus ini. Tidak cukup hanya dengan sidak, diperlukan penyelidikan yang menyeluruh dan tuntas untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat. Tindakan hukum yang tegas harus diberikan kepada para pelaku agar menjadi efek jera dan melindungi industri dalam negeri.
Dede menekankan pentingnya perlindungan industri dalam negeri dan kesejahteraan para pekerja. Praktik ilegal seperti ini tidak hanya menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri nasional dan masa depan jutaan tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memberantas praktik penyelundupan ini.
Dampak Lebih Luas
Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang impor. Sistem pengawasan yang longgar dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat dukungannya kepada industri tekstil dalam negeri melalui berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing. Hal ini dapat meliputi pemberian insentif, pelatihan bagi tenaga kerja, dan akses terhadap teknologi yang lebih modern. Dengan begitu, industri tekstil dalam negeri dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan.
Dede berharap dengan semakin intensifnya pengawasan dan penegakan hukum, kasus penyelundupan tekstil ini dapat segera diusut tuntas. Hanya dengan cara tersebut, industri tekstil dalam negeri dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan rakyat. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi industri dalam negeri.
