Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengusulkan agar publik mendesak reformasi dan reposisi Polri, bukan sekadar digitalisasi. Menurutnya, reformasi jauh lebih urgen untuk menciptakan aparat kepolisian yang berintegritas.
“Digitalisasi kepolisian bukan merupakan hal urgen. Hal urgen itu adalah reposisi dan reformasi kepolisian. Maka dari itu, perlu didorong oleh semua kekuatan masyarakat sipil,” tegas Ray dalam diskusi publik bertajuk “Urgensi Digitalisasi Kepolisian Menuju Pemolisian Sipil Berintegritas” di Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2025).
1. Digitalisasi Polri: Lebih Gagah-gagahan daripada Substansi?
Ray menilai digitalisasi kepolisian cenderung menjadi program gagah-gagahan, hanya untuk memperbaiki citra, bukan untuk meningkatkan pelayanan publik secara signifikan. Ia mencontohkan mental birokrasi Indonesia yang seringkali hanya mengandalkan slogan, seperti spanduk “Zona Anti Korupsi dan Penyuapan” yang justru berdampingan dengan praktik korupsi.
“Polri belakangan ini sangat pragmatis, karena terlalu dekat dengan kekuasaan politik. Bahkan, belakangan kita mendengar partai coklak (parcok). Hal ini ditandai dengan menguatnya keterlibatan oknum Polri pada urusan politik praktis,” ungkap Ray.
2. Kurangnya Responsif terhadap Kritik dan Usulan Mengembalikan Polri ke TNI
Ray mengkritik kurangnya respon Polri terhadap kritik masyarakat sipil. Kepolisian, seharusnya menyelesaikan masalah, bukan menciptakannya. Sikap ini, menurutnya, memicu usulan mengembalikan Polri ke TNI.
“Bagi saya, usulan tersebut bukan saja reaksioner, melainkan harus dilihat sebagai sebuah ekspresi atau respon publik karena tidak puas dengan kinerja Polri,” jelas Ray. Ini menunjukkan tingkat keprihatinan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja kepolisian saat ini.
3. Citra Profesionalitas dan Integritas Polri yang Menurun
Ray juga menyoroti menurunnya citra profesionalitas dan integritas Polri di mata publik. Harapan terhadap polisi sipil yang demokratis dan humanis semakin jauh dari kenyataan.
“Buruknya skor penilaian publik terhadap TNI dan Polri disebabkan oleh menguatnya pelibatan TNI-Polri di ruang-ruang sipil, termasuk di banyak program dan proyek strategis negara,” tambah Ray. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih peran yang perlu segera dibenahi.
Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polri, memperhatikan masukan dari masyarakat sipil, dan fokus pada reformasi internal untuk mengembalikan kepercayaan publik. Digitalisasi memang penting, tetapi reformasi dan reposisi merupakan prioritas utama untuk membangun institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
