Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berencana menerbitkan peraturan menteri yang membatasi penerima bantuan sosial (bansos) maksimal lima tahun. Kebijakan ini bertujuan agar bansos tepat sasaran.
Gus Ipul menekankan bansos idealnya diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, bayi baru lahir, dan ibu hamil, bukan untuk usia produktif. “Jadi idealnya, maksimal penerima bansos itu lima tahun, kecuali lansia, penyandang disabilitas. Nanti daya akan bikin peraturan menteri maksimal lima tahun. Kelihatannya cocok,” ujar Gus Ipul.
1. Permasalahan Bansos Salah Sasaran
Masalah bansos salah sasaran masih menjadi kendala utama. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki akurasi data penerima bansos.
Gus Ipul mengakui masih banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran. “Ketika DTSEN ini jadi, maka terlihat (penerima bansos) banyak tidak tepat sasaran. Sekarang yang harus kita lakukan adalah perbaiki data itu agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
2. Pemutakhiran Data Bansos Secara Berkala
Mengingat dinamika data masyarakat, pemutakhiran data penerima bansos sangat penting dilakukan minimal tiga bulan sekali. Hal ini untuk memastikan bantuan selalu tepat sasaran.
“Setiap tiga bulan sekali akan dikeluarkan data hasil pemutakhiran. Bisa jadi KPM yang di triwulan pertama mendapat bansos, pada triwulan dua tidak mendapat. Maka koreksinya ini setiap tiga bulan sekali,” jelas Gus Ipul.
3. Mekanisme Koreksi Data Penerima Bansos
Koreksi data penerima bansos dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur formal melalui usulan RT/RW, musyawarah desa/kelurahan, dan disahkan bupati/walikota.
Jalur partisipatif melalui aplikasi cek bansos dengan fitur usul-sanggah dan lampiran data pendukung. Pemda akan menentukan penerimaan atau penolakan usulan tersebut dalam waktu satu bulan. Jika tidak ada tanggapan dalam satu bulan, usulan dianggap disetujui.
Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bansos dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Keberadaan DTSEN dan pemutakhiran data berkala menjadi kunci keberhasilan program ini.
Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan koreksi data juga sangat penting. Dengan demikian, program bansos dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
