Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap tawaran pekerjaan di Kamboja dan Myanmar. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah menjalin kerja sama penempatan pekerja migran di kedua negara tersebut. Tawaran pekerjaan yang menggiurkan di negara-negara tersebut patut diwaspadai karena berpotensi sebagai jebakan.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, telah secara tegas menyatakan hal ini. Beliau menekankan bahwa semua pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja dan Myanmar berangkat secara ilegal, umumnya menggunakan visa turis.
Para pekerja migran ini menggunakan jalur ilegal, termasuk “jalur tikus”, untuk menghindari pengawasan imigrasi. Mereka seringkali terjebak dalam situasi berbahaya dan rentan terhadap eksploitasi.
Meskipun pemerintah tidak bertanggung jawab atas keberangkatan ilegal ini, namun kewajiban melindungi warga negara tetap menjadi prioritas. Pemerintah akan terus memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri secara ilegal, serta aktif melakukan penyuluhan bahaya bekerja secara ilegal.
Bahaya Pekerja Migran Ilegal di Kamboja dan Myanmar
Kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kamboja dan Myanmar seringkali baru terungkap setelah mereka menjadi korban. Baru setelah terjadi penyiksaan atau eksploitasi, kasus tersebut menjadi viral dan pemerintah dapat turun tangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pencegahan.
Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk membantu para korban. Namun, upaya penyelamatan dan pemulangan seringkali menghadapi banyak kendala, baik administrasi maupun keamanan.
Oleh karena itu, upaya preventif jauh lebih efektif dan penting. Penyuluhan kepada masyarakat tentang risiko bekerja di luar negeri secara ilegal perlu ditingkatkan intensitasnya.
Iming-iming Gaji Tinggi dan Jebakan Perdagangan Orang
Banyak korban tergiur dengan iming-iming gaji tinggi yang ditawarkan oleh sindikat perdagangan orang. Mereka terjebak dalam skema penipuan dan eksploitasi yang kejam.
Gaji yang dijanjikan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban malah harus bekerja keras dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa upah yang layak, bahkan menghadapi kekerasan fisik dan psikis.
Contoh kasus seperti Mirza, pemuda asal Aceh yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja, menjadi bukti nyata bahaya ini. Ia berhasil kabur dan kembali ke Indonesia setelah mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan.
Langkah Pencegahan dan Perlindungan
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan orang. Kerja sama internasional juga penting untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional ini.
Bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, harus selalu memilih jalur resmi dan prosedural. Jangan mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tidak masuk akal dan terkesan terlalu mudah didapatkan. Selalu periksa keabsahan agen penyalur dan pastikan dokumen perjalanan dan kerja lengkap dan benar.
Melalui kerja sama dan kesadaran masyarakat, diharapkan kasus pekerja migran ilegal di Kamboja dan Myanmar dapat ditekan. Perlindungan bagi WNI di luar negeri tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
