Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah telah membahas pendanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada, termasuk di Papua. Awalnya, Papua mengajukan pendanaan PSU dari APBN. Namun, setelah dilakukan evaluasi, Papua dinyatakan mampu membiayai PSU dari APBD.
Tito menjelaskan hal tersebut usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025). Ia menekankan upaya pemerintah untuk meminimalisir penggunaan APBN dalam pendanaan PSU. Pemeriksaan efisiensi anggaran daerah juga dilakukan untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran.
“Sebagian besar PSU akan dibiayai dari APBD masing-masing daerah. Kita melakukan koreksi terhadap anggaran daerah, banyak daerah yang masih belum efisien. Saya meminta agar laporan pertanggungjawaban (SPJ) diperbaiki, khususnya pengeluaran yang tidak perlu, seperti biaya makan minum yang mencapai miliaran rupiah,” tegas Tito.
Meskipun demikian, beberapa kabupaten/kota mengaku kesulitan membiayai PSU dari APBD. Untuk daerah yang benar-benar tidak mampu, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan pendanaan. Ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan PSU.
Pembiayaan PSU Pilkada: Antara APBD dan APBN
Dari 14 daerah yang sebelumnya menyatakan kesulitan membiayai PSU dari APBD, enam daerah sedang dalam proses penghitungan ulang anggaran oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan memastikan transparansi penggunaan dana.
Pemerintah pusat berupaya untuk memastikan semua daerah dapat melaksanakan PSU dengan lancar. Evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi prioritas utama agar tidak terjadi penyimpangan dan memastikan dana teralokasikan secara efisien dan efektif.
Proses penghitungan ulang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu daerah yang mengalami kendala finansial dalam pelaksanaan PSU. Setelah proses penghitungan ulang, diharapkan lebih banyak daerah yang mampu membiayai PSU dari APBD sendiri.
Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran PSU
Keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran PSU menjadi hal penting. Pemerintah akan memastikan semua proses pendanaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk mencegah potensi penyelewengan dan memastikan dana digunakan untuk kepentingan pelaksanaan PSU yang demokratis dan adil.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada. Dengan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran, diharapkan PSU Pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang kredibel.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendanaan Pilkada di masa mendatang, untuk mencegah permasalahan serupa terjadi kembali. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, efektif, dan transparan.
Diharapkan dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan tertib, serta menghasilkan hasil Pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil.
Usulan Polisi Teladan dalam rangka Hoegeng Awards 2025 masih dibuka. Silahkan usulkan polisi teladan di sekitar Anda melalui tautan yang tersedia.
