Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan serius terkait dugaan pelanggaran HAM dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.040 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa. PHK massal ini dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Aduan ini menjadi sorotan publik, mengingat TPP desa memiliki peran krusial dalam pembangunan di tingkat desa. Mereka berperan sebagai ujung tombak program-program pemerintah di pedesaan, membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian SDGs di tingkat desa. PHK massal ini dikhawatirkan akan mengganggu proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Komnas HAM akan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam PHK ini. Beberapa potensi pelanggaran HAM yang mungkin terjadi antara lain:
Proses PHK yang tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan bagi TPP desa untuk menyampaikan keberatan juga menjadi sorotan. Hal ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Komnas HAM akan menelusuri apakah proses PHK telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja. Investigasi ini juga akan mencakup aspek-aspek prosedur, kompensasi yang diberikan kepada TPP desa yang di-PHK, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Dampak PHK Massal terhadap Pembangunan Desa
PHK massal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan desa. Kehilangan tenaga ahli dan berpengalaman di bidang pembangunan desa dapat menghambat program-program pemerintah dan pembangunan di daerah pedesaan.
Kehilangan mata pencaharian bagi 1.040 TPP desa juga dapat berdampak pada perekonomian keluarga mereka dan masyarakat sekitar. Hal ini bisa memicu masalah sosial dan kemiskinan baru di pedesaan.
Tuntutan Transparansi dan Keadilan
Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan penjelasan yang transparan terkait alasan PHK massal ini. Penjelasan yang rinci dan akuntabel sangat penting untuk menghindari spekulasi dan keresahan publik.
Selain itu, diharapkan adanya upaya untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana bagi TPP desa yang terkena PHK, termasuk memberikan kompensasi yang layak dan memikirkan kemungkinan rekrutmen kembali atau penempatan di program-program lain di pemerintah.
Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya perlindungan hak-hak pekerja dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Komnas HAM diharapkan dapat menuntaskan investigasi ini secara profesional dan obyektif, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM serupa di masa mendatang.
