Tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia yang meluas akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat data Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan ekspansi. Namun, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, memberikan perspektif yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa peningkatan PHK ini bukanlah semata-mata akibat fluktuasi musiman yang ditunjukkan oleh PMI Manufaktur, melainkan dampak dari permasalahan struktural yang telah berlangsung lama.
Azam menekankan bahwa permasalahan ini jauh lebih kompleks daripada sekadar angka PMI. Tantangan mendasar yang dihadapi sektor usaha, khususnya industri padat karya, merupakan akumulasi masalah yang belum terselesaikan. Salah satu faktor kunci adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi, mencapai 6,33 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan rendahnya efisiensi bisnis di Indonesia, yang pada akhirnya mengurangi daya saing negara di pasar global.
Masalah Struktural yang Mendasari Lonjakan PHK
ICOR yang tinggi mencerminkan rendahnya produktivitas dan tingkat investasi. Kedua faktor ini saling berkaitan dan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi yang rendah berdampak pada kurangnya modernisasi teknologi dan peningkatan kapasitas produksi, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas. Siklus ini kemudian memperburuk daya saing dan membuat perusahaan lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, sehingga PHK menjadi pilihan yang terpaksa diambil.
Selain itu, sektor padat karya khususnya menghadapi tantangan penurunan permintaan ekspor dari Eropa. Penurunan ini memberikan tekanan signifikan pada perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor, memaksa mereka untuk melakukan efisiensi, termasuk melalui PHK. Hal ini menunjukkan betapa ketergantungan pada pasar internasional dapat meningkatkan kerentanan sektor tertentu terhadap fluktuasi global.
Faktor-faktor Lain yang Memperparah Situasi
Beberapa faktor lain juga perlu dipertimbangkan dalam konteks peningkatan PHK ini. Misalnya, ketersediaan tenaga kerja terampil yang masih terbatas dapat menjadi kendala bagi perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan keahlian spesifik. Kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi menyebabkan kesenjangan keterampilan yang menghambat produktivitas dan daya saing.
Peraturan perburuhan yang kompleks dan birokrasi yang berbelit juga dapat menjadi beban bagi perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya tarik investasi. Oleh karena itu, reformasi regulasi yang berfokus pada penyederhanaan dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Solusi Jangka Panjang untuk Mengatasi Masalah PHK
Untuk mengatasi masalah PHK yang terus meningkat, dibutuhkan solusi jangka panjang dan terintegrasi. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan efisiensi ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, termasuk:
- Meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi.
- Mendorong inovasi dan pengembangan produk baru.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Merencanakan dan menerapkan reformasi regulasi yang efektif dan efisien.
- Diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal.
Diskusi lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi dunia usaha Indonesia, termasuk solusi konkret untuk mengatasi masalah PHK, dapat disimak dalam wawancara Shinta Zahara dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, di program Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 05/02/2025).
Kesimpulannya, peningkatan PHK di Indonesia bukan hanya masalah sementara, melainkan gejala dari masalah struktural yang memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif dari pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, permasalahan ini dapat diatasi secara efektif dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.
