Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPKP), Hasan Nasbi, menjelaskan mekanisme anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa program ini menggunakan sistem pelaporan *actual cost*, bukan tarif seragam nasional. Hal ini berarti biaya per menu disesuaikan dengan indeks kemahalan di setiap daerah.
Sistem *actual cost* memungkinkan fleksibilitas dalam penentuan harga. Harga menu di daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Papua, akan lebih mahal daripada di daerah lain seperti Jawa. Ini menjawab isu pemotongan anggaran MBG dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi yang sempat beredar.
Hasan memberikan contoh, harga menu MBG di suatu daerah mungkin Rp8.000 hari ini, tetapi bisa melebihi Rp10.000 di hari berikutnya, tergantung fluktuasi harga bahan pangan. Namun, rata-rata pagu harian tetap dijaga sebesar Rp10.000.
Mekanisme Anggaran MBG dan Standar Gizi
Meskipun harga per menu bervariasi antar daerah, Hasan menegaskan bahwa setiap menu MBG wajib memenuhi setidaknya sepertiga angka kecukupan gizi harian. Kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama program ini.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Badan Gizi Nasional (BGN) telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama ini difokuskan pada pencegahan korupsi, bukan penyelidikan kasus hukum yang sudah terjadi.
BGN berupaya meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan MBG. Koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Peran Presiden dan Pengawasan
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. MBG merupakan salah satu program yang dijalankan untuk mewujudkan instruksi tersebut.
Dengan melibatkan berbagai instansi pengawas, pemerintah berupaya memastikan bahwa anggaran MBG digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Hal ini juga untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran dan memastikan program berjalan sesuai rencana.
Sistem pengawasan yang ketat dan kolaborasi antar lembaga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan program MBG mencapai tujuannya yaitu meningkatkan status gizi anak Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini.
Detail Tambahan Mengenai Indeks Kemahalan
Indeks kemahalan yang digunakan untuk menentukan harga menu MBG dihitung berdasarkan berbagai faktor, termasuk harga bahan pokok di masing-masing daerah, biaya transportasi, dan upah tenaga kerja. Data ini dikumpulkan dan diolah secara berkala oleh BGN, sehingga harga menu dapat disesuaikan secara dinamis.
Penggunaan indeks kemahalan membuat program MBG lebih responsif terhadap kondisi ekonomi lokal. Dengan demikian, program ini dapat menjangkau lebih banyak anak dan memastikan mereka mendapatkan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa terbebani oleh disparitas harga antar daerah.
Ke depan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program MBG. Evaluasi berkala dan perbaikan sistem akan terus dilakukan untuk memastikan program ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan gizi anak Indonesia.
