Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, sepakat menjadikan NTT sebagai provinsi percontohan program Koperasi Desa Merah Putih. Inisiatif Presiden Prabowo ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa melalui pengembangan koperasi.
Pertemuan di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) menghasilkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan program ini secara menyeluruh di NTT. Strategi yang akan dijalankan meliputi pembentukan koperasi baru, revitalisasi koperasi yang sudah ada, dan pengembangannya secara berkelanjutan. Gubernur Melki optimistis NTT mampu menjadi model nasional karena memiliki jumlah koperasi yang tinggi.
Melki menambahkan bahwa Presiden Prabowo mendukung penuh NTT sebagai pilot project. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di NTT. Suksesnya program ini di NTT akan menjadi acuan bagi provinsi lain di Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa. Perlu pelatihan dan pendampingan yang intensif agar pengelolaan koperasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala juga penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Siapkan Petunjuk Teknis dan Tantangan Implementasi
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT sedang menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi desa dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi. Juknis dan juklak ini dirancang untuk memastikan implementasi program sesuai ketentuan dan potensi masing-masing desa.
Plt. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM NTT, Philip Bere, menjelaskan bahwa jenis koperasi yang akan dibentuk akan disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Desa pertanian akan fokus pada koperasi produsen, sementara desa wisata akan mengembangkan koperasi jasa. Hal ini selaras dengan visi Gubernur NTT untuk menciptakan “satu desa satu produk usaha”.
Pemilihan jenis koperasi yang tepat sangat krusial. Kesalahan dalam menentukan jenis koperasi bisa mengakibatkan program ini tidak efektif dan berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, pemetaan potensi desa harus dilakukan secara cermat dan akurat.
Pendanaan dan Infrastruktur
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa pembangunan satu koperasi diperkirakan menelan biaya sekitar Rp5 miliar. Angka ini mencakup pembangunan gudang, tempat penyimpanan, kantor, apotek, klinik, dan unit simpan pinjam. Namun, detail skema pendanaan belum diungkapkan secara rinci.
Selain pendanaan, infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting keberhasilan program ini. Akses internet, transportasi, dan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional koperasi di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur tersebut sebelum program ini dijalankan secara penuh.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian desa. Namun, kesuksesannya bergantung pada berbagai faktor, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, kesesuaian jenis koperasi dengan potensi desa, hingga ketersediaan pendanaan dan infrastruktur yang memadai. Dengan perencanaan dan implementasi yang matang, program ini berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTT dan menjadi contoh bagi seluruh Indonesia.
Suksesnya program ini juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat desa. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat dan peran mereka dalam program ini. Keterlibatan masyarakat secara penuh akan memastikan keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih.
