Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mencopot Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Rosyanto Yudha Hermawa. Desakan ini muncul setelah viralnya aksi flexing putra Kapolda Kalsel, Ghazyendha Aditya Pratama, yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.
Nasir menilai Rosyanto gagal menjalankan amanah Kapolri untuk hidup sederhana. Kegagalan ini tercermin dari perilaku anaknya yang bertolak belakang dengan arahan tersebut. Menurutnya, tindakan Ghazyendha sangat tidak pantas, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dan program pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Kita berharap Kapolri mengambil tindakan tegas berupa pencopotan Kapolda Kalsel. Beliau tidak mampu menjaga amanah Kapolri untuk hidup sederhana,” tegas Nasir. Pencopotan ini dinilai Nasir penting untuk memudahkan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap Kapolda Kalsel.
Kasus Flexing Ghazyendha Aditya Pratama
Aksi flexing Ghazyendha Aditya Pratama, putra Kapolda Kalsel, meliputi unggahan foto-foto perayaan ulang tahun mewah sang ayah yang digelar di kantor. Perayaan tersebut memicu kritik dan hujatan dari publik. Selain itu, Ghazyendha juga sering memamerkan aktivitasnya naik jet pribadi, menggunakan barang-barang mewah, dan melakukan belanja dengan total lebih dari Rp 1 miliar.
Gaya hidup mewah Ghazyendha ini menjadi sorotan tajam karena kontras dengan kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih kesulitan secara ekonomi. Tindakannya dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap situasi sosial yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber kekayaan keluarga Kapolda Kalsel.
Tanggapan Publik dan Desakan Transparansi
Viralitas kasus flexing ini telah menimbulkan gelombang kritik di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan kesesuaian antara gaya hidup mewah keluarga Kapolda Kalsel dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Desakan untuk memeriksa LHKPN Kapolda Kalsel pun semakin kuat.
Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak kepolisian. Kasus ini dianggap sebagai ujian bagi komitmen Polri dalam menjalankan prinsip hidup sederhana dan anti-korupsi. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian bisa tergerus jika kasus ini tidak ditangani secara serius dan transparan.
Implikasi Terhadap Citra Polri
Kasus ini berdampak buruk terhadap citra Polri di mata masyarakat. Aksi flexing anak Kapolda Kalsel merusak kepercayaan publik dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian. Polri perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Selain pencopotan Kapolda Kalsel, investigasi menyeluruh terhadap sumber kekayaan keluarga Kapolda Kalsel juga perlu dilakukan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri.
Ke depan, Polri perlu memperkuat pengawasan dan penegakan kode etik bagi seluruh anggotanya, termasuk pengawasan terhadap gaya hidup keluarga mereka. Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan integritas juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Polri.
