Beredar sebuah infografik yang menampilkan struktur organisasi Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Infografik ini mencantumkan sejumlah nama tokoh politik dan pebisnis dalam kepengurusan Danantara, termasuk Kaesang Pangarep sebagai pimpinan Holding Operasional. Namun, informasi ini telah diverifikasi dan dinyatakan keliru oleh Tim Cek Fakta Kompas.com.
Infografik tersebut awalnya muncul di beberapa unggahan Facebook, salah satunya berisi narasi yang menyoroti potensi korupsi dan kurangnya pengawasan terhadap Danantara oleh BPK dan KPK. Narasi ini juga menyebutkan beberapa nama penting dalam struktur organisasi yang diduga salah, di antaranya Prabowo Subianto sebagai presiden, Jokowi sebagai dewan pengawas, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai dewan penasehat, dan beberapa tokoh lainnya.
Sumber Infografik dan Kesalahannya
Penelusuran Kompas.com menemukan bahwa infografik tersebut berasal dari situs berita Bisnis.com, yang pada 17 Februari 2025 menerbitkan artikel tentang struktur organisasi Danantara. Namun, versi infografik yang dipublikasikan Bisnis.com sendiri tidak mencantumkan nama-nama individu pada jabatan tersebut. Infografik Bisnis.com hanya menampilkan jabatan dan tugas berdasarkan draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN yang disahkan DPR pada 4 Februari 2025.
Dengan demikian, penambahan nama-nama individu pada infografik yang beredar merupakan manipulasi informasi. Hal ini diperkuat oleh bantahan langsung dari Kaesang Pangarep sendiri. Ia menegaskan tidak masuk dalam struktur organisasi Danantara saat menghadiri peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan pada 24 Februari 2025.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Danantara
Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola investasi strategis negara. Tujuan pembentukannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme kerja, pengawasan, dan transparansi pengelolaan dana dalam Danantara perlu dijelaskan lebih rinci agar informasi yang akurat dapat tersebar luas. Hal ini penting untuk mencegah misinformasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini.
Perlu dipahami bahwa informasi yang salah, terutama yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan tokoh publik, dapat berdampak serius. Informasi yang tidak diverifikasi dapat memicu opini publik yang negatif dan tidak berdasar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu kritis terhadap informasi yang diterima dan mengecek kebenarannya dari sumber terpercaya sebelum menyebarkannya.
Kesimpulan
Kesimpulannya, infografik struktur organisasi Danantara yang beredar adalah keliru dan merupakan hasil manipulasi informasi. Nama-nama tokoh yang dicantumkan dalam infografik tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penting bagi masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks.
Sebagai penutup, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana negara, termasuk dalam Danantara, sangat penting untuk dijaga. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang bagaimana dana negara dikelola dan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Perlu ada mekanisme yang jelas untuk memberikan akses informasi kepada publik dan menjamin akuntabilitas pengelolaan investasi negara.
