Warga Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) pada Jumat (7/3/2025) dan Sabtu (8/3/2025). Hal ini mengakibatkan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dan melonjaknya harga BBM eceran hingga Rp 50.000 per botol.
PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Area Manager Communication, Relations, and CSR, Ahad Rahedi, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Kejadian tersebut disebabkan oleh kerusakan pompa dispenser untuk Pertalite dan Pertamax di SPBU 56.866.04 Lembata. Kerusakan ini memaksa SPBU tersebut untuk sementara berhenti beroperasi.
Akibatnya, masyarakat yang biasanya mengisi BBM di SPBU 56.866.04 terpaksa mengalihkan ke SPBU terdekat lainnya. Sayangnya, SPBU terdekat yang menyediakan Pertalite, yakni SPBU 56.862.04, menjadi sangat padat. SPBU 56.862.01 hanya menjual Pertamax, sementara SPBU 56.862.03 terletak jauh dari pusat Kota Lembata.
Langkah Pertamina Menangani Krisis BBM di Lembata
Pertamina telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, tim Pertamina Patra Niaga Sales Area NTT segera berkoordinasi dengan pihak SPBU 56.866.04 untuk mempercepat perbaikan pompa dispenser yang rusak. Perbaikan ini diharapkan dapat segera diselesaikan agar SPBU dapat beroperasi normal kembali.
Kedua, Pertamina menambah stok BBM ke seluruh SPBU di Lembata untuk meningkatkan ketahanan stok harian. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan BBM dan antrean panjang di masa mendatang. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan aparat penegak hukum untuk menjaga kondusifitas wilayah.
Ketiga, Pertamina meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat menghubungi call center Pertamina di 135 untuk informasi seputar produk dan layanan Pertamina. Transparansi informasi diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman dan kekhawatiran di masyarakat.
Analisis Situasi dan Dampaknya
Krisis BBM di Lembata ini menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur SPBU dan antisipasi terhadap potensi kerusakan peralatan. Sistem distribusi BBM yang handal dan tangguh merupakan kebutuhan vital, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Lembata. Kerusakan pada satu SPBU saja dapat berdampak signifikan pada ketersediaan BBM dan harga jual di pasaran.
Kenaikan harga BBM eceran hingga Rp 50.000 per botol menunjukkan dampak langsung dari kelangkaan BBM akibat kerusakan SPBU. Kondisi ini menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk aktivitas sehari-hari. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ketersediaan BBM secara stabil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Rekomendasi untuk Pencegahan di Masa Mendatang
Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan perawatan dan pemeliharaan rutin pada seluruh peralatan SPBU Pertamina, khususnya di daerah-daerah terpencil yang rentan terhadap kerusakan. Kedua, perlu dikaji ulang strategi distribusi BBM untuk memastikan ketersediaan BBM yang cukup dan merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil.
Ketiga, perlu adanya mekanisme tanggap darurat yang lebih efektif untuk mengatasi kerusakan pada SPBU dan memastikan pasokan BBM tetap terjaga. Kerjasama yang erat antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan BBM dan mencegah praktik-praktik penjualan BBM ilegal yang dapat memperburuk situasi.
Terakhir, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bijak dalam menggunakan BBM dan menghindari pembelian BBM dari sumber yang tidak resmi. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas harga BBM dan mencegah praktik-praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.
Di Kabupaten Lembata terdapat empat SPBU, yakni SPBU 56.862.01, SPBU 56.862.03, SPBU 56.862.04, dan SPBU 56.866.04. Keempat SPBU ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Lembata. Oleh karena itu, perawatan dan pengawasan terhadap operasional SPBU tersebut harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
