Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah kabar hoaks yang beredar terkait anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND). Ia menegaskan bahwa anggaran KND tidak tersisa Rp 500 juta akibat efisiensi, melainkan sekitar Rp 3,1 miliar.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pagu anggaran KND awalnya sekitar Rp 6,9 miliar. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa mencapai Rp 3,1 miliar. Efisiensi ini difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas dan pos-pos pengeluaran lainnya yang tidak berdampak pada pelayanan publik kepada penyandang disabilitas.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi pelayanan kepada penyandang disabilitas. Program-program dan layanan yang dibutuhkan tetap berjalan sesuai rencana. Pemotongan anggaran difokuskan pada hal-hal yang dianggap tidak esensial untuk operasional KND.
Klarifikasi Terhadap Informasi yang Salah
Pernyataan Gus Ipul ini menanggapi informasi yang beredar di media sosial, khususnya unggahan di akun Instagram @Parakerja. Unggahan tersebut menyatakan bahwa anggaran KND dipangkas drastis dari Rp 5,6 miliar menjadi hanya Rp 500 juta. Unggahan ini telah mendapat banyak perhatian dan reaksi dari publik, dengan lebih dari 15.000 likes.
Informasi yang disampaikan akun @Parakerja dinilai menyesatkan dan telah diklarifikasi oleh Mensos sebagai hoaks. Gus Ipul meminta masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi dan selalu mengkonfirmasi kebenarannya kepada sumber yang terpercaya.
Anggaran KND dan Penggunaannya
Anggaran KND yang mencapai Rp 6,9 miliar awalnya dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang mendukung penyandang disabilitas. Rincian anggaran tersebut mungkin termasuk kegiatan advokasi, pendampingan, pelatihan, serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Setelah efisiensi, anggaran sebesar Rp 3,1 miliar tetap diarahkan untuk mendukung program-program penting yang telah direncanakan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan optimal bagi penyandang disabilitas, meskipun terdapat penghematan anggaran.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran KND perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait alokasi dan penggunaan anggaran KND. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa anggaran KND digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyimpangan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran juga sangat penting.
Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, diharapkan pengelolaan anggaran KND dapat lebih optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
