Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mendesak pemerintah daerah untuk berhemat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Anggaran PSU harus ditekan seminimal mungkin, hanya untuk kegiatan-kegiatan pokok. Bima menyoroti potensi pemborosan anggaran yang signifikan jika tidak dikelola dengan cermat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025). Ia mempertanyakan alokasi anggaran yang besar, misalnya Rp 40 miliar, dan menekankan perlunya efisiensi. Sosialisasi yang berlebihan, misalnya, dinilai tidak perlu dan harus dikurangi.
Bima Arya juga meminta agar kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai PSU diteliti secara seksama. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah mereka benar-benar tidak mampu membiayai PSU atau hanya kurang efisien dalam pengelolaan anggaran. Jika daerah mampu, PSU harus dibiayai dari APBD.
Jika APBD daerah tidak mencukupi, pemerintah provinsi siap membantu. Beberapa provinsi dengan kapasitas fiskal yang kuat telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan dana. Ini menunjukkan adanya dukungan dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pelaksanaan PSU.
Mahkamah Konstitusi dan Keputusan PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menggelar PSU di 24 daerah menyusul sengketa hasil Pilkada 2024. Keputusan ini diumumkan dalam sidang pleno pada Senin (24/2/2025), setelah memeriksa 40 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diperiksa, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.
Dari 26 permohonan yang dikabulkan, 24 perkara berujung pada keputusan untuk menyelenggarakan PSU. Dengan demikian, keputusan MK ini telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Hal ini menandai berakhirnya proses hukum terkait sengketa Pilkada 2024.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran PSU
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran PSU sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran PSU dialokasikan dan digunakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempublikasikan rincian anggaran dan laporan pertanggungjawabannya.
Selain itu, pengawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat sipil, juga sangat penting untuk memastikan agar anggaran PSU digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyelewengan. Pengawasan yang ketat akan menjamin terselenggaranya PSU yang adil, demokratis, dan bertanggung jawab.
Dampak PSU terhadap Stabilitas Politik Daerah
PSU berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas politik dan keamanan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU berjalan lancar, aman, dan tertib. Kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.
Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang baik tentang proses dan mekanisme PSU. Sosialisasi yang baik dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik yang dapat mengganggu jalannya PSU.
Secara keseluruhan, pelaksanaan PSU menuntut kewaspadaan dan manajemen yang cermat, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi keamanan dan ketertiban. Keberhasilan pelaksanaan PSU akan berdampak positif pada kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
