Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Modus operandi yang digunakan melibatkan kode “uang zakat”, yang ternyata merupakan istilah untuk jatah yang diminta direksi LPEI kepada debitur.
Jatah tersebut mencapai 2,5 hingga 5 persen dari total kredit yang dicairkan. Praktik ini terungkap setelah KPK menetapkan lima tersangka. Mereka terdiri dari dua direktur LPEI dan tiga debitur dari PT Petro Energy.
Salah satu direktur LPEI yang terlibat, diduga telah menerima “uang zakat” dari para debitur. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dan kesepakatan antara direksi LPEI dan debitur untuk melakukan korupsi. Besaran total kerugian negara diperkirakan mencapai angka yang fantastis.
Kronologi Kasus Korupsi LPEI
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Dua diantaranya merupakan direksi LPEI, yaitu Dwi Wahyudi (Direktur Pelaksana I) dan Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV). Tiga tersangka lainnya merupakan debitur dari PT Petro Energy, yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta.
PT Petro Energy, sebagai salah satu debitur yang terlibat, diduga menerima fasilitas kredit meskipun tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan adanya pembiaran dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang seharusnya diterapkan LPEI dalam memberikan kredit.
Penyelidikan yang dilakukan KPK dimulai sejak Maret 2024. Sampai saat ini, baru satu dari sebelas debitur yang terungkap keterlibatannya dalam kasus ini, yaitu PT Petro Energy. Namun, potensi kerugian negara akibat tindakan korupsi ini sangat besar, mencapai Rp 11,7 triliun.
Peran Direksi LPEI dalam Korupsi
Direksi LPEI diduga sengaja mengabaikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pemberian kredit kepada PT Petro Energy. Mereka diduga menerima suap berupa “uang zakat” sebagai imbalan atas persetujuan kredit tersebut, meskipun perusahaan tersebut diketahui tidak layak menerima kredit.
Lebih lanjut, direksi LPEI juga diduga tidak melakukan pengecekan terhadap jaminan atau agunan yang diberikan oleh PT Petro Energy. Mereka bahkan diketahui membiarkan kredit pertama senilai 229 miliar rupiah dicairkan meskipun telah menerima laporan dari bawahan terkait ketidaklayakan perusahaan tersebut.
Selain itu, PT Petro Energy juga diduga telah menggunakan kontrak palsu untuk mengajukan kredit kepada LPEI. Ketidakpatuhan prosedur dan pembiaran dari direksi LPEI tersebut, menyebabkan kerugian negara yang sangat signifikan.
Bukti-bukti yang Ditemukan KPK
Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK telah menyita sejumlah aset yang diduga terkait dengan kasus ini. Aset tersebut antara lain mobil mewah merk Mercy dan motor gede (moge) BMW senilai Rp 2,6 miliar. Selain itu, KPK juga menyita tiga unit Vespa senilai Rp 1,5 miliar dari rumah mantan direktur utama BUMN yang terkait dengan kasus ini.
Temuan aset-aset tersebut semakin memperkuat dugaan adanya aliran dana hasil korupsi. KPK terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh jaringan dan aset yang terkait dengan kasus korupsi LPEI ini. Proses hukum akan terus berlanjut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mendapatkan sanksi yang setimpal.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik dalam lembaga keuangan negara. Ke depan, perlu dilakukan perbaikan sistem dan prosedur untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah korupsi di sektor keuangan.
Implikasi dan Langkah ke Depan
Kasus korupsi LPEI ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan publik. Kejadian ini menunjukkan celah sistemik yang memungkinkan terjadinya korupsi dan perlu segera diperbaiki. Langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal merupakan hal yang krusial. Penegakan hukum yang tegas juga dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan negara agar lebih profesional dan berintegritas.
Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi juga tidak bisa diabaikan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan korupsi sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Hanya dengan kerja sama semua pihak, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
