Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyatakan kesiapannya untuk memberikan laporan detail pelaksanaan retreat kepala daerah Pilkada 2024 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan retreat tersebut.
Bima Arya menegaskan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk retreat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hanya biaya transportasi para kepala daerah menuju lokasi retreat yang dibebankan pada APBD, sesuai dengan prosedur umum kegiatan pemerintahan pusat.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan retreat yang berlangsung selama seminggu di Magelang telah dilakukan secara transparan dan bersih. Semua proses telah sesuai aturan dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bima Arya bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas pengawasan dan kritikan masyarakat yang telah melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada KPK.
Laporan dugaan korupsi ke KPK diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Mereka mencurigai adanya praktik korupsi dalam penunjukan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat. Dugaan tersebut muncul karena PT Lembah Tidar diduga berafiliasi dengan kader Partai Gerindra, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Tuduhan Korupsi dalam Penyelenggaraan Retreat
Selain potensi konflik kepentingan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga mempertanyakan transparansi proses pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan retreat. Proses tersebut diduga tidak mengikuti standar pengadaan barang dan jasa yang berlaku, yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Annisa Azahra, menambahkan dugaan lain, yaitu adanya kewajiban bagi kepala daerah terpilih untuk membayar biaya keikutsertaan dalam retreat. Hal ini dianggap sebagai indikasi potensi penyimpangan dan kurangnya transparansi.
Annisa Azahra juga menyoroti kurangnya bukti sah atas penunjukan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat. Ia menilai proses pemilihan penyelenggara tidak transparan dan tidak sesuai prosedur. Selain itu, Annisa juga menilai penyelenggaraan retreat tersebut merupakan pemborosan dana negara.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Dugaan Penyimpangan
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, turut memberikan komentar terkait laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa potensi konflik kepentingan dalam penunjukan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retreat sudah merupakan indikasi awal adanya penyimpangan. Proses pengadaan yang tidak transparan semakin memperkuat dugaan adanya korupsi.
Retreat kepala daerah yang diikuti oleh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 ini berlangsung di Akademi Militer Magelang, pada tanggal 21-28 Februari 2025. Kehadiran Bima Arya dan kesediaannya untuk memberikan penjelasan detail kepada KPK diharapkan dapat mengungkap dan menjernihkan dugaan korupsi yang telah dilaporkan.
Investigasi lebih lanjut oleh KPK akan menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan retreat tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah dan menindak praktik korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah kepala daerah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, proses investigasi dan penyelesaian kasus ini perlu dilakukan secara adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
