Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah. PSU ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024.
Bima Arya menekankan agar anggaran yang dialokasikan seminimal mungkin, hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Tidak ada pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Kemendagri akan memastikan kesiapan anggaran di setiap daerah. Prioritasnya adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten. Jika APBD daerah tidak mencukupi, maka provinsi akan memberikan bantuan.
Sebagai langkah antisipasi, jika provinsi pun masih mengalami kendala keuangan, barulah akan dilakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi pendanaan tambahan. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan PSU.
Anggaran PSU dan Mekanisme Pendanaan
Mekanisme pendanaan PSU dirancang bertahap, dimulai dari APBD daerah. Jika APBD daerah tidak mampu menanggung beban biaya, maka bantuan akan diberikan oleh APBD provinsi. Langkah terakhir, jika kedua sumber pendanaan tersebut masih kurang, barulah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan dilibatkan.
Sistem ini diharapkan dapat memastikan setiap daerah dapat melaksanakan PSU dengan lancar tanpa kendala finansial yang berarti. Namun, pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran tetap diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaan PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan PSU di 24 daerah setelah menyelesaikan 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Dari total tersebut, 26 permohonan dikabulkan, termasuk 24 perkara yang mengharuskan PSU.
Putusan MK ini menandakan berakhirnya proses hukum terkait sengketa Pilkada 2024. Kini, fokus pemerintah dan penyelenggara pemilu beralih pada persiapan dan pelaksanaan PSU yang transparan, adil, dan efisien di 24 daerah tersebut.
Persiapan dan Tantangan PSU
KPU telah mengumpulkan KPUD untuk membahas persiapan PSU. Tantangan utama yang dihadapi bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal logistik, tenaga kerja, dan memastikan proses PSU berjalan sesuai aturan dan diterima semua pihak.
DPR juga turut menyoroti kinerja KPU selama Pilkada 2024, mempertanyakan kemampuan KPU dalam mengatasi berbagai permasalahan yang menyebabkan PSU. KPU perlu memastikan PSU di 24 daerah ini terlaksana dengan baik untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Kesuksesan PSU ini sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, dan stakeholder terkait sangat krusial.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PSU harus diutamakan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dan diinformasikan secara terbuka mengenai proses dan hasil PSU agar tercipta rasa keadilan dan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
