Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa pelaksanaan retreat kepala daerah terpilih Pilkada 2024 di Magelang berlangsung transparan dan bebas dari korupsi. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan dugaan korupsi yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bima Arya bahkan mengucapkan terima kasih atas kritik dan laporan tersebut, menekankan komitmen pemerintah terhadap prinsip bersih dan transparan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia memastikan seluruh dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali biaya transportasi kepala daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai standar operasional prosedur kegiatan pemerintah pusat.
Ia siap memberikan laporan detail penggunaan dana retreat kepada KPK jika diminta. Transparansi menjadi kunci utama dalam menanggapi tuduhan korupsi yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
Tuduhan Korupsi dan Konflik Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Dugaan ini difokuskan pada penunjukan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menyorot potensi konflik kepentingan karena PT Lembah Tidar diduga berafiliasi dengan kader Partai Gerindra. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan tidak mengikuti standar baku juga menjadi sorotan utama.
Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Annisa Azahra, menambahkan dugaan lain, yaitu adanya kewajiban peserta retreat untuk membayar biaya keikutsertaan. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan dana.
Ketidakjelasan Mekanisme dan Pemborosan Anggaran
Annisa Azahra juga mempertanyakan proses pemilihan PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara, menuding kurangnya bukti sah atas penunjukan tersebut. Ia menilai kurangnya transparansi dalam proses pengadaan jasa dan penggunaan anggaran.
Selain itu, Annisa juga menyoroti potensi pemborosan anggaran negara dalam pelaksanaan retreat tersebut. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan dana APBN dalam jumlah yang cukup besar.
Tanggapan Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
Mensesneg juga turut angkat bicara menanggapi laporan tersebut, menyatakan bahwa seluruh proses pelaksanaan retreat telah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Pernyataan ini senada dengan pernyataan Wamendagri, Bima Arya, yang menekankan transparansi dan kesiapan untuk memberikan laporan rinci.
Perlu ditekankan, pentingnya audit independen terhadap penggunaan dana APBN dalam pelaksanaan retreat kepala daerah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana negara digunakan secara efektif dan efisien.
Ke depannya, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar. Standar operasional prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.
