Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengumumkan rencana untuk menyerahkan Ketua Bawaslu Bandung Barat (KBB), Riza Nasrul Falah, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalani sidang etik. Langkah ini diambil menyusul penangkapan Riza oleh Polres Cimahi atas kasus penyalahgunaan narkoba.
“Kita pertimbangkan, termasuk (diajukan persidangan) DKPP,” ungkap Rahmat Bagja di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (10/3/2025). Bagja menekankan pentingnya proses ini untuk menjaga integritas lembaga Bawaslu.
Bawaslu Bandung Barat telah diminta untuk segera melantik pelaksana tugas (Plt) sebagai pengganti Riza yang saat ini ditahan. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan kelancaran operasional Bawaslu KBB dan menjaga stabilitas tugas pengawasan pemilu di daerah tersebut.
“Kalau ditahan, maka kita akan minta teman-teman untuk melakukan pergantian ketua atau Plt ketua terlebih dahulu, dengan membuat pleno untuk merumuskan kembali jabatan ketua,” jelas Bagja. Ia menegaskan pentingnya menjaga kelancaran tugas Bawaslu di tengah situasi tersebut.
Proses Hukum dan Etik Terhadap Riza Nasrul Falah
Meskipun diberhentikan sementara dari jabatan ketua, Riza Nasrul Falah tetap berstatus sebagai anggota Bawaslu Bandung Barat hingga ada putusan etik DKPP atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Status keanggotaannya baru akan diputuskan setelah proses hukum selesai.
“Pergantian ketua, bukan pergantian anggota, pergantian anggota nanti. Semoga sih tidak terbukti, semoga. Tapi kita menyerahkan semua kepada kepolisian,” tambahnya. Bagja menekankan pentingnya menunggu proses hukum berjalan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait status keanggotaan Riza.
Penyerahan nama Riza ke DKPP akan menunggu penetapan tersangka dan status hukum tetap, termasuk proses pengadilan. Jika Riza menjalani rehabilitasi, Bawaslu RI akan menunggu surat rekomendasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) sebelum mengajukannya ke DKPP.
“Keputusan pengadilan atau surat dari, keterangan dari BNN atau polisi. Kalau misalnya yang bersangkutan direhabilitasi, nah kita makanya menunggu surat itu,” kata Bagja menjelaskan prosedur yang akan ditempuh. Transparansi dan kepatuhan pada prosedur hukum menjadi prioritas dalam kasus ini.
Dampak dan Pencegahan Kasus serupa
Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Bawaslu di Indonesia. Bagja berharap kejadian ini dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang dan menjaga integritas Bawaslu.
Bagja menekankan pentingnya kewaspadaan dan perbaikan diri bagi seluruh anggota Bawaslu. Ia berharap kejadian ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan internal dan penegakan etika di lingkungan Bawaslu.
“Ya harus waspada, dan juga harus berbenah diri jika ada kesalahan-kesalahan yang kemungkinan yang bakal terjadi atau memperbaiki diri jika kemudian ada kesalahan-kesalahan yang dialami, semoga ada perbaikan dari teman-teman,” harap Bagja. Komitmen untuk menjaga integritas Bawaslu menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya pemeriksaan latar belakang yang ketat bagi calon anggota Bawaslu di masa mendatang. Pencegahan dini dan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas sangatlah krusial untuk menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.
Proses hukum dan etik yang sedang berjalan akan menentukan nasib Riza Nasrul Falah. Publik berharap kasus ini dapat ditangani secara transparan dan adil, serta menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
