Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memastikan ketersediaan anggaran untuk melunasi biaya retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) pada 21-28 Februari 2025. Pernyataan ini sekaligus membantah isu penundaan pembayaran karena kendala anggaran.
“Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami susun dulu secara formatnya jadi tidak ada persoalan terkait ketersediaan anggaran, anggarannya ada tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang ada,” tegas Bima Arya di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (10/3/2025).
Proses pelunasan, menurut Wamendagri, saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, sehingga prosesnya berjalan lancar dan terhindar dari potensi masalah hukum.
Meskipun anggaran tersedia, Bima Arya belum dapat memastikan tenggat waktu pembayaran. Ia hanya menjanjikan pelunasan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Uangnya ada, tapi kita susun dulu laporan, kemudian ada ketentuan kan, dalam waktu dekat enggak terlalu lama, ini kan sesuai dengan tahapan-tahapan penyelesaian yang harus sesuai regulasi,” jelasnya.
Terkait dengan transparansi, penting bagi Kemendagri untuk mempublikasikan detail anggaran yang dialokasikan untuk retret kepala daerah ini. Publik berhak mengetahui rincian biaya yang dikeluarkan, termasuk komponen-komponennya, untuk memastikan penggunaan anggaran tersebut efisien dan efektif. Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan. Audit berkala terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan serupa di masa mendatang juga penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
Meskipun pembayaran retret gelombang pertama belum tuntas, Kemendagri telah merencanakan retret gelombang kedua untuk kepala daerah yang dilantik setelah putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Retret susulan ini dijadwalkan setelah Lebaran, dengan lokasi yang masih dalam pertimbangan, kemungkinan di Magelang atau IPDN, namun dengan skala yang lebih kecil.
“Nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran, lokasinya nanti kita masih pertimbangkan, bisa di Magelang, atau bisa di tempat lain, di IPDN misalnya tapi tentu skala yang lebih kecil,” ujar Bima Arya.
Ke depan, Kemendagri perlu mempertimbangkan format retret yang lebih efektif dan efisien. Mungkin dapat dipertimbangkan pelatihan atau workshop yang lebih fokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, sehingga anggaran yang digunakan dapat lebih optimal.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, kegiatan retret kepala daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, meskipun terdapat jaminan ketersediaan anggaran, proses pelunasan biaya retret kepala daerah masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan tahapan administratif sesuai regulasi yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan ke depannya.
