Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah dan pilkada ulang di 2 daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp719 miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBD masing-masing daerah penyelenggara, setelah dilakukan efisiensi dari perkiraan awal sebesar Rp1 triliun.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan hal ini dalam rapat kerja KPU RI, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP dengan Komisi II DPR. Ia menekankan bahwa hampir semua daerah telah mampu memenuhi kebutuhan anggaran dari APBD masing-masing.
“Hampir semuanya dapat dipenuhi dari APBD Pemda masing-masing,” tegas Tito. Efisiensi anggaran dicapai melalui pengurangan biaya perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan, dan pos operasional lainnya.
Alokasi Anggaran PSU dan Pilkada Ulang
Rincian anggaran menunjukkan alokasi terbesar untuk KPUD sebesar Rp429,7 miliar (59,75%). Bawaslu mendapatkan Rp158,9 miliar (22,10%), Polri Rp91,9 miliar (12,79%), dan TNI Rp38,5 miliar (5,36%).
Pemerintah daerah umumnya telah menyanggupi pembiayaan PSU dan pilkada ulang. Namun, terdapat tiga daerah yang masih mengalami kendala dalam pemenuhan anggaran: Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tito meminta ketiga kabupaten tersebut melakukan penghitungan ulang biaya yang diajukan KPUD. Ia menyatakan optimisme terkait kemampuan Kutai Kartanegara untuk memenuhi kebutuhan anggaran, mengingat kekuatan APBD daerah tersebut.
Kendala dan Solusi
Ketiga daerah yang mengalami kendala anggaran tersebut perlu segera menyelesaikan masalahnya agar PSU dan Pilkada Ulang dapat berjalan lancar. Salah satu solusi yang mungkin dipertimbangkan adalah pengajuan proposal revisi anggaran ke pemerintah pusat, dengan menyertakan detail perhitungan biaya yang transparan dan terverifikasi.
Kemendagri perlu memastikan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran di ketiga kabupaten tersebut, guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan efisiensi penggunana anggaran. Hal ini penting untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil.
Peran Pemerintah Pusat
Meskipun anggaran PSU dan pilkada ulang sebagian besar ditanggung oleh APBD, peran pemerintah pusat tetap penting. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada daerah yang mengalami kesulitan dalam penganggaran. Selain itu, pemerintah pusat dapat bertindak sebagai penengah jika terdapat perbedaan pendapat antara KPUD dan Pemerintah Daerah terkait anggaran.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga perlu ditekankan. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Pemilu yang sukses.
Kesimpulan Singkat
Meskipun sebagian besar daerah telah mampu memenuhi kebutuhan anggaran PSU dan pilkada ulang dari APBD masing-masing, tetap diperlukan pengawasan yang ketat dan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala anggaran di beberapa daerah. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan proses Pemilu berjalan lancar dan sukses.
