Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait penggunaan helikopter saat meninjau lokasi banjir di Jakarta dan Bekasi pada Kamis, 6 Maret 2025. Ia menganggap kritik tersebut sebagai masukan yang bermanfaat bagi dirinya.
Pramono menegaskan bahwa penggunaan helikopter bukanlah inisiatifnya. “Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa saja terimakasih, matur nuwun. [Dan] saya naik heli bukan permintaan saya. Ada yang menawari,” ujarnya di Pasar Kramat Jati, Senin, 10 Maret 2025. Ia menekankan bahwa tawaran tersebut datang dari pihak lain.
Tujuan penggunaan helikopter, menurut Pramono, adalah untuk mempermudah pemantauan lokasi banjir dari udara. Hal ini penting untuk memetakan titik-titik di sekitar sungai yang direncanakan untuk dinormalisasi. Ia membantah tuduhan bahwa penggunaan helikopter semata-mata untuk pencitraan.
“Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas karena pengen naturalisasi (normalisasi), sodetan, di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan,” jelasnya. Pramono menekankan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan lokasi banjir yang luas.
Kontroversi Penggunaan Helikopter
Penggunaan helikopter oleh Pramono Anung dalam meninjau lokasi banjir menuai beragam reaksi di media sosial. Banyak warganet yang membandingkannya dengan cara peninjauan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memilih meninjau lokasi banjir secara langsung dengan berjalan kaki.
Perbandingan ini memicu perdebatan di ruang publik, terutama di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Salah satu komentar yang viral berasal dari pengguna @makoneng628 yang menulis, “Prabowo statusnya kok masih di bawah Pramono Anung dan Rano Karno? Mereka pake helikopter dan boat karet, dan kaki-kaki mereka nggak terkena kuman.” Komentar ini mencerminkan sentimen publik yang beragam terhadap cara peninjauan yang dipilih oleh para pejabat.
Analisis Penggunaan Helikopter dalam Konteks Penanganan Bencana
Penggunaan helikopter dalam penanganan bencana memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, helikopter memungkinkan pemantauan wilayah yang luas dan sulit diakses dalam waktu singkat. Ini sangat membantu dalam pemetaan kerusakan dan koordinasi bantuan. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama jika dianggap sebagai bentuk pencitraan atau kurang empati terhadap korban bencana.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik penggunaan helikopter, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi yang efektif dapat membantu meredam kritik dan membangun kepercayaan publik. Ke depannya, perlu dipertimbangkan strategi yang lebih seimbang antara efisiensi dan empati dalam penanganan bencana.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya pemahaman publik tentang strategi dan metode penanganan bencana. Edukasi publik yang memadai dapat membantu masyarakat memahami kompleksitas situasi dan menghindari kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru terhadap tindakan pemerintah.
Kesimpulannya, peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pejabat publik untuk selalu memperhatikan citra dan persepsi masyarakat dalam setiap tindakan, terutama dalam konteks penanganan bencana. Transparansi, akuntabilitas, dan empati adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan dukungan publik.
