Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan interpretasi kontroversial terkait gagasan Presiden Jokowi mengenai pembentukan “partai Super Tbk”. Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan struktur kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dinilainya otoriter.
Guntur Romli, yang pernah menjadi kader PSI, mengatakan bahwa kekuasaan di PSI berpusat di Dewan Pembina, yang dipimpin oleh Jeffrie Geovanie dan Raja Juli Antoni sebagai sekretaris. Menurutnya, jabatan Ketua Umum yang dipegang Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, hanya bersifat simbolis.
“Dan Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI. Bukan Kaesang Pangarep, anak Jokowi, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI,” tegas Guntur dalam keterangan pers, Jumat (7/3/2025). Ia merujuk pada Pasal 16 AD/ART PSI yang memberikan wewenang absolut kepada Dewan Pembina.
Pasal 16 ayat 6 AD/ART PSI menyebutkan, “Dewan Pembina memiliki wewenang untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai di semua jenjang struktur Partai.” Guntur berpendapat, ini menegaskan bahwa Kaesang berada di bawah kendali penuh Dewan Pembina.
Interpretasi Guntur Romli terhadap Gagasan “Partai Super Tbk”
Guntur Romli menduga, gagasan Jokowi tentang partai “Super Tbk” merupakan kritik terselubung terhadap struktur PSI yang dinilai otoriter. Ia beranggapan Jokowi ingin melindungi Kaesang agar memiliki otoritas yang lebih kuat di PSI.
Menurut Guntur, Jokowi melihat partai politik dengan kacamata bisnis korporasi. Oleh karena itu, ia mempertanyakan siapa investor utama jika model “Super Tbk” diterapkan pada partai politik.
“Usulan Jokowi soal ‘Super Tbk’ adalah upaya untuk melindungi dan mendukung anaknya Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum PSI tapi masih dalam bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI,” ujarnya. Pertanyaan tentang siapa investor mayoritas pun dilontarkan Guntur, apakah Jokowi dan Kaesang sendiri?
Analisis Struktur Kepemimpinan PSI
Pernyataan Guntur Romli menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai struktur dan dinamika internal PSI. Apakah memang benar kekuasaan di PSI terpusat di Dewan Pembina, sehingga peran Ketua Umum menjadi kurang signifikan? Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai politik menjadi hal penting yang perlu dikaji.
Kritik terhadap struktur kepemimpinan PSI membawa diskusi mengenai pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam organisasi partai politik. Apakah model kepemimpinan yang terpusat memungkinkan partisipasi dan pengambilan keputusan yang demokratis dari seluruh anggota?
Lebih lanjut, perlu dipertimbangkan bagaimana sistem kepemimpinan PSI berdampak pada kinerja dan efektivitas partai dalam mewakili kepentingan rakyat. Apakah struktur kepemimpinan yang ada memungkinkan partisipasi yang bermakna dari anggota dan kader PSI?
Implikasi Gagasan “Partai Super Tbk”
Gagasan “Partai Super Tbk” sendiri menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi potensial terhadap demokrasi dan politik di Indonesia. Apakah model bisnis ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat?
Potensi masuknya modal besar ke dalam partai politik juga membawa risiko terjadinya pengaruh ekonomi yang berlebihan terhadap keputusan politik. Bagaimana memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama, bukan kepentingan ekonomi para investor?
Perdebatan mengenai gagasan ini membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas mengenai pendanaan partai politik, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia. Perlu dikembangkan mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulannya, pernyataan Guntur Romli memicu perdebatan yang signifikan mengenai struktur kepemimpinan PSI dan implikasi gagasan “Partai Super Tbk” terhadap sistem politik Indonesia. Diskusi yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami konsekuensi potensial dari kedua hal tersebut bagi demokrasi dan keadilan.
