Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Kritik tersebut menyasar penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Langkah ini dinilai kurang transparan dan menimbulkan pertanyaan di publik.
Alex Indra Lukman menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen. Publik berhak mengetahui kriteria seleksi dan mekanisme penunjukan anggota tim FOLU Net Sink 2030, terutama mengingat latar belakang para kader PSI yang berasal dari dunia politik. “Kami bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” tegas Alex dalam keterangan pers, Jumat (7/3/2025).
Selain transparansi, Alex juga mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas 11 kader PSI tersebut. Ia menyoroti besaran honorarium yang mencapai puluhan juta rupiah per orang. Hal ini dianggap berpotensi menghambat terwujudnya birokrasi yang meritokratis dan transparan. “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ungkap Alex.
Lebih lanjut, Alex menantang Menteri Kehutanan untuk membuka data terkait penunjukan tersebut. Keengganan untuk bersikap terbuka, menurutnya, akan memperkuat persepsi bahwa Kabinet Merah Putih tengah menjalankan praktik bagi-bagi kue kekuasaan. “Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tandasnya.
Pernyataan Berbeda dari Juru Bicara PSI
Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, memberikan penjelasan berbeda. Ia menyatakan bahwa struktur OMO terdiri dari berbagai unsur, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN, dan pihak eksternal. Agus menegaskan bahwa Menteri Raja Juli menunjuk beberapa profesional, baik dari kalangan partai maupun non-partai, untuk memperkuat tim OMO. Ia menambahkan bahwa hal serupa juga terjadi pada periode sebelumnya.
Agus juga menjelaskan sumber pendanaan OMO. Menurutnya, anggaran tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari donasi dan negara mitra. Ia pun meyakinkan publik bahwa kader PSI yang terlibat memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. “Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU,” jelas Agus.
Analisis dan Pertimbangan Lebih Lanjut
Polemik ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Penunjukan pejabat publik, terutama yang melibatkan dana publik atau berdampak luas pada kebijakan publik, haruslah didasarkan pada meritokrasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Proses seleksi yang transparan dan terbuka dapat mencegah munculnya kecurigaan dan menjaga kepercayaan publik.
Perdebatan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan pengaruh partai politik dalam pemerintahan. Meskipun keterlibatan pihak eksternal dalam pemerintahan dapat memperkaya perspektif dan keahlian, penting untuk memastikan agar hal tersebut tidak mengarah pada praktik nepotisme atau kolusi. Mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Ke depan, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai keterlibatan partai politik dalam pengisian jabatan di pemerintahan. Regulasi ini harus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan kesempatan bagi semua pihak yang berkompeten, tanpa memandang afiliasi politiknya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan di mata publik.
Perlu dilakukan investigasi independen dan transparan untuk mengkaji proses seleksi, kompetensi para kader PSI yang ditunjuk, serta penggunaan anggaran OMO. Hasil investigasi tersebut harus dipublikasikan secara terbuka agar publik dapat menilai dan memperoleh informasi yang akurat dan obyektif.
