Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyetujui usulan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengenai pengurangan jumlah protokoler di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah.
“Setuju. Saya sudah mengeluarkan suratnya dulu tentang apa yang harus dilakukan dan kepala daerah boleh melakukan efisiensi dan memberitahukan kepada DPRD,” tegas Tito Karnavian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).
Mendagri menekankan pentingnya efisiensi APBD melalui realokasi anggaran. Ia menyadari bahwa APBD di beberapa daerah disusun oleh kepala daerah periode sebelumnya. Oleh karena itu, Kemendagri menerbitkan surat edaran (SE) yang memberikan izin kepada kepala daerah untuk melakukan realokasi anggaran tersebut.
“Justru itulah saya memberikan surat edaran yang menjadi pegangan payung hukum Anda untuk melakukan realokasi,” jelas Tito, mengungkapkan alasan diterbitkannya surat edaran tersebut.
Tito menambahkan bahwa hasil efisiensi anggaran harus diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Realokasinya, tujuannya efisiensi, dan hasil efisiensinya dipakai untuk kepentingan yang langsung berdampak kepada rakyat. [Misalnya], pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan ekstrim, stunting,” jelasnya lebih lanjut.
Usulan pengurangan protokoler ini disampaikan Setyo Budiyanto saat peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP), Rabu (4/5/2025). Acara tersebut diikuti sejumlah kepala daerah secara daring.
Setyo mencontohkan KPK sebagai lembaga yang telah menerapkan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah protokoler dan tidak memberikan kendaraan dinas kepada pimpinannya. “Protokoler sebaiknya dikurangi, bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi lah. Itu bagian dari efisiensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada Spri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot dan lain-lain, banyak sekali,” papar Setyo Budiyanto.
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya
Pengurangan protokoler merupakan salah satu strategi efisiensi anggaran yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Langkah ini dapat mengurangi beban pengeluaran yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik.
Dana yang dihemat dari pengurangan protokoler dapat dialokasikan untuk program-program prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan penurunan angka stunting. Hal ini sejalan dengan arahan Mendagri untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Selain pengurangan protokoler, pemerintah daerah juga dapat melakukan efisiensi melalui berbagai langkah lainnya, seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tantangan Implementasi Efisiensi Anggaran
Meskipun terdapat dukungan dari pemerintah pusat, implementasi efisiensi anggaran di daerah dapat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari berbagai pihak yang terbiasa dengan sistem kerja yang kurang efisien.
Perlu adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang ketat dari lembaga terkait, termasuk KPK, untuk memastikan bahwa dana yang dihemat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.
Dengan adanya komitmen, pengawasan, dan transparansi yang kuat, diharapkan efisiensi anggaran dapat diimplementasikan secara efektif di daerah dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan: Kebijakan pengurangan protokoler dan efisiensi anggaran yang didukung oleh Mendagri dan KPK diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan realokasi anggaran ke sektor-sektor prioritas. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada komitmen, pengawasan, dan transparansi dari semua pihak terkait.
