Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melontarkan gagasan pembentukan “Partai Super Tbk” dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Selasa, 11 Februari 2025. Gagasan ini menarik perhatian publik dan memicu beragam reaksi dari kalangan partai politik.
Dalam wawancara tersebut, Jokowi menegaskan belum memiliki niat bergabung dengan partai politik manapun, meskipun beberapa partai telah menyatakan ketertarikannya untuk menggaetnya. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan partai tertentu setelah masa jabatannya berakhir.
Menanggapi gagasan “Partai Super Tbk”, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan bahwa partainya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurut Adies, membentuk partai politik merupakan hak setiap warga negara Indonesia, selama memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku. “Sebenarnya itu bisa ditanyakan ke Pak Jokowi. [Tapi] kalau sebagai orang partai dan anggota DPR wakil rakyat, ya, ini, kan, sah-sah saja setiap orang berhak membuat partai politik di Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat,” ujar Adies kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Adies menambahkan bahwa Partai Golkar tetap membuka pintu bagi siapapun yang ingin bergabung, termasuk Jokowi. Namun, Partai Golkar tetap akan fokus pada kegiatannya untuk rakyat. “Kalau mau bergabung, monggo. Kalau enggak, ya, kita juga jalan. Yang penting Partai Golkar itu bekerja untuk rakyat,” tegas Adies.
Senada dengan Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan partai baru oleh Jokowi, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Cucun mempertanyakan konsep “Partai Super Tbk” yang diusung Jokowi, karena menurutnya partai politik bukanlah perusahaan. “Misalkan partai politik. Enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan, ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk kayak begitu. Ya, ini, kan, bukan perusahaan,” jelas Cucun.
Analisis Gagasan “Partai Super Tbk”
Gagasan “Partai Super Tbk” yang dilontarkan Jokowi masih terbilang samar dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Konsep “Tbk” (Terbuka) dalam konteks partai politik menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang akan diterapkan. Apakah ini merujuk pada keterbukaan pendanaan partai, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, atau aspek lainnya?
Potensi positif dari gagasan ini bisa terletak pada upaya untuk menciptakan partai yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana menjabarkan konsep “Super” dan “Tbk” dalam kerangka hukum dan praktik politik di Indonesia. Apakah ini akan menciptakan partai yang lebih besar dan berpengaruh, atau justru akan mengarah pada dominasi kekuasaan oleh satu kelompok?
Implementasi gagasan ini juga akan bergantung pada regulasi yang ada. Peraturan perundang-undangan tentang partai politik di Indonesia perlu dikaji ulang untuk mengakomodasi konsep-konsep baru seperti ini, jika memang Jokowi serius mewujudkan gagasannya.
Dampak Politik Potensial
Munculnya gagasan “Partai Super Tbk” berpotensi menimbulkan pergeseran peta politik di Indonesia. Jika Jokowi benar-benar membentuk partai baru, partai tersebut akan memiliki potensi besar untuk menarik dukungan publik, mengingat popularitas Jokowi yang masih tinggi.
Hal ini dapat memicu persaingan yang lebih ketat di antara partai-partai politik yang sudah ada. Partai-partai besar mungkin perlu melakukan penyesuaian strategi untuk menghadapi kehadiran partai baru yang potensial ini.
Namun, keberhasilan pembentukan dan perkembangan partai baru tersebut tentu saja bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan partai tersebut untuk merekrut kader-kader berkualitas, membangun platform politik yang menarik, dan mengelola konflik internal.
Secara keseluruhan, gagasan “Partai Super Tbk” Jokowi menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Waktu akan menentukan apakah gagasan ini akan terwujud dan bagaimana dampaknya terhadap lanskap politik Indonesia.
