Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di Subholding Pertamina yang berujung pada kasus BBM oplosan. Komisi XII saat ini tengah berkoordinasi internal sebelum memanggil pihak-pihak terkait untuk rapat dengar pendapat.
“Kita mau merapatkan internal kita ya, setelah kita memanggil berbagai untuk rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait,” ujar Sugeng di Kompleks MPR/DPR RI, Kamis (6/3/2025).
Desakan untuk membentuk Pansus datang dari berbagai pihak, mengingat kasus ini telah bergulir sejak 2018 hingga 2023. Sugeng menyatakan bahwa wacana pembentukan Pansus sudah ada dan Komisi XII telah dihubungi oleh beberapa pihak terkait hal tersebut.
“Itu nanti akan menjadi keputusan bersama di antara kita, antara pimpinan Komisi XII. Jadi bahwa wacana itu sudah ada memang Kami dihubungi beberapa pihak untuk membuat pansus dan sebagainya,” tambahnya.
Politisi Partai NasDem ini menekankan pentingnya Pansus karena kasus BBM oplosan berdampak luas pada hajat hidup masyarakat. Skala korupsinya dianggap sangat besar dan membutuhkan penyelidikan menyeluruh.
“Karena memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak dengan dengan katakan lah tingkat korupsinya yang sungguh luar biasa,” tegas Sugeng.
Pentingnya Pembentukan Pansus untuk Kasus Pertamina
Pembentukan Pansus dinilai sebagai langkah tepat untuk menyelidiki kasus ini secara komprehensif. Proses audit BUMN, misalnya, memerlukan kerjasama antar komisi dan melibatkan mitra kerja dari Komisi XI. Pansus, sebagai alat kelengkapan dewan, dianggap lebih efektif menjangkau seluruh aspek permasalahan.
“Memang betul, Pansus lah, sebuah lembaga yang alat kelengkapan dewan di DPR yang lebih masuk ke seluruh isu,” jelas Sugeng.
Langkah-langkah Selanjutnya
Komisi XII berencana memanggil Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dalam waktu dekat. Keterlibatan Lemigas diharapkan dapat membuka jalan untuk mengungkap permasalahan BBM oplosan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina.
“Setelah kita memanggil untuk rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, yang akan kita lakukan secara adalah memanggil, misalnya Lemigas ya, sebuah institusi yang memang berwenang untuk mengecek tentang kualitas dan juga spesifikasi BBM baik yang akhirnya ke masyarakat,” kata Sugeng.
Proses penyelidikan ini sangat penting, mengingat dampak kasus BBM oplosan tidak hanya sebatas kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada keamanan dan kepercayaan publik terhadap BUMN. Kehadiran Pansus diharapkan dapat menjerat para pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, transparansi dalam proses penyelidikan dan penyampaian temuan kepada publik sangat krusial agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Diharapkan Pansus dapat bekerja secara profesional dan independen, melibatkan ahli dan pakar di bidang perminyakan dan hukum untuk memastikan investigasi yang komprehensif dan objektif. Hasil penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa depan.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini akan terus diinformasikan oleh Komisi XII dan diharapkan publik dapat terus memantau perkembangannya.
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
