Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Irvansyah, menyoroti ketidakjelasan peran Bakamla sebagai penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) dalam konstitusi. Ia menekankan perlunya regulasi khusus keamanan laut untuk meningkatkan peran Bakamla secara komprehensif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Saat ini, regulasi keamanan laut masih terbatas pada Undang-Undang Tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022. Irvansyah berpendapat bahwa regulasi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, adaptif, dan inklusif sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang efektif. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (3/3/2025). “Sehingga untuk mewujudkan sistem keamanan laut menjadi komprehensif, berkelanjutan, adaptif, dan inklusif diharapkan Indonesia memiliki regulasi yang kuat tentang Undang-Undang Keamanan Laut,” tegas Irvansyah.
Irvansyah menegaskan pentingnya penetapan Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard secara definitif dalam undang-undang. Meskipun belum didefinisikan secara resmi, Bakamla telah menjalankan tugas dan mewakili Indonesia sebagai sea and coast guard di kancah internasional. Kejelasan regulasi ini, menurutnya, sangat krusial bagi kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah perairannya. “Indonesia harus memiliki undang-undang yang mengatur tentang keamanan laut, di mana hal ini akan berpengaruh pada kemampuan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam,” tambahnya.
Tantangan Anggaran Bakamla
Selain masalah regulasi, Irvansyah juga mengungkap kendala anggaran yang dihadapi Bakamla pasca efisiensi. Anggaran Bakamla pada tahun 2025 semula mencapai Rp1,084 triliun, namun berkurang menjadi Rp729 miliar akibat efisiensi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjalankan tugas sebagai coast guard secara optimal.
Lebih lanjut, Irvansyah menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, anggaran Bakamla hanya mencapai 10 persen dari pagu yang diajukan. Dengan keterbatasan anggaran ini, Bakamla kesulitan dalam menjalankan fungsinya. “Anggaran Bakamla dari tahun 2020 hingga 2024 belum mencapai anggaran yang ideal bagi Bakamla sebagai coast guard pada tahun 2024, anggaran yang diakomodir baru mencapai 10 persen dari anggaran ideal kami, hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia Bakamla,” jelasnya.
Dengan 1.300 personel yang tersebar di kantor pusat, daerah, dan kapal patroli, Bakamla membutuhkan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional dan pemeliharaan peralatan. Keterbatasan personel dan peralatan juga menjadi hambatan dalam pengawasan dan pengamanan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.
Perlunya Penguatan Peran Bakamla
Penguatan peran Bakamla sebagai penjaga laut dan pantai sangat penting bagi kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Wilayah perairan Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya alam membutuhkan pengawasan dan perlindungan yang efektif. Keberadaan Bakamla yang kuat dapat mencegah pelanggaran kedaulatan, pencurian ikan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing), dan kejahatan transnasional di laut.
Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bakamla dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai akan memungkinkan Bakamla untuk meningkatkan kapasitas personel dan peralatan, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dan pengamanan perairan Indonesia secara optimal. Hal ini penting untuk melindungi kekayaan alam Indonesia, menjamin keselamatan pelayaran, dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah maritim Indonesia.
Kesimpulannya, perlu adanya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan Bakamla untuk menyelesaikan masalah regulasi dan anggaran. Dengan regulasi yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai, Bakamla dapat menjalankan peran sebagai coast guard secara optimal, menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan memanfaatkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan.
