Tren pelarangan siswa membawa handphone (HP) ke sekolah semakin meluas di dunia, termasuk di beberapa wilayah Indonesia. Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran akan dampak negatif penggunaan HP terhadap kesehatan mental siswa, kecanduan gawai, dan berbagai masalah perilaku lainnya.
Di Eropa, beberapa negara seperti Yunani, Belanda, dan Prancis telah menerapkan kebijakan ini. Namun, di Indonesia, meskipun belum diterapkan secara nasional, beberapa daerah telah mulai mengambil inisiatif serupa. Langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
Daerah di Indonesia yang Melarang Siswa Membawa HP ke Sekolah
Mataram, Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan surat edaran yang melarang siswa SD, SMP, MI, dan MTs membawa HP ke sekolah. Larangan ini berlaku untuk sekolah negeri dan swasta, dan dipicu oleh kekhawatiran akan dampak negatif HP, seperti bullying, kekerasan seksual, dan kekerasan verbal/nonverbal. Keputusan ini disambut baik oleh pihak sekolah setempat, yang melihatnya sebagai upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara sekolah negeri dan swasta. “Kami bersyukur Pak Wali (Kota Mataram Mohan Roliskana) menindaklanjuti apa yang menjadi harapan kami selama ini, yakni membuat sebuah aturan berupa edaran yang membatasi penggunaan HP di sekolah,” ungkap Saptadi Akbar, Kepala Sekolah SMPN 1 Mataram.
Cianjur, Jawa Barat
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang siswa SD dan SMP membawa ponsel ke sekolah. HP yang ditemukan akan diamankan hingga jam pulang sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi belajar, prestasi siswa, dan mencegah perundungan. “Larangan membawa ponsel bagi siswa di Cianjur menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman dan ramah, sehingga tidak ada siswa main game atau membuka aplikasi yang dapat mengganggu fokus belajar,” jelas Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin.
Tasikmalaya, Jawa Barat
Meskipun pemerintah daerah belum mengeluarkan aturan resmi, SMPN 2 Tasikmalaya telah menerapkan larangan membawa HP sejak 2 Desember 2024. Sekolah menyediakan nomor Call Center bagi orang tua yang membutuhkan komunikasi mendesak dengan anak mereka. Langkah ini diambil untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan mengurangi gangguan pembelajaran.
Kota Bandung
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengimbau larangan membawa ponsel ke sekolah untuk siswa SD dan SMP. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik usulan ini dan mengajak semua pihak untuk mengkajinya secara bijak. Sekolah di Bandung akan didorong untuk meningkatkan interaksi sosial siswa dan permainan tradisional. Guru juga diminta untuk memberikan contoh dengan tidak menggunakan HP di ruang kelas. “Kita harus memberi contoh kepada anak-anak. Ini belum keputusan, baru wacana, dan masih akan kita bahas lebih lanjut,” kata Wali Kota Bandung.
Selain keempat daerah di atas, potensi penerapan kebijakan serupa di daerah lain di Indonesia sangat besar. Perlu adanya kajian lebih mendalam tentang dampak positif dan negatif dari pelarangan ini, serta strategi implementasi yang efektif agar kebijakan ini berjalan optimal dan diterima baik oleh seluruh pihak, termasuk siswa, orang tua, dan guru. Perlu juga dipertimbangkan bagaimana menyediakan akses informasi penting bagi siswa jika mereka memang membutuhkannya.
Penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari kebijakan ini bukanlah untuk menghukum siswa, melainkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan produktif. Dengan mengurangi distraksi dari HP, diharapkan siswa dapat lebih fokus belajar dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Namun, implementasinya harus bijaksana dan mempertimbangkan kebutuhan siswa dalam era digital saat ini.
Kesimpulannya, pelarangan siswa membawa HP ke sekolah merupakan langkah yang perlu dikaji secara menyeluruh dan diimplementasikan dengan strategi yang tepat. Suksesnya kebijakan ini bergantung pada kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa sendiri. Komunikasi yang efektif dan edukasi yang memadai sangat penting agar kebijakan ini diterima dan dipahami oleh semua pihak.
