Mudik Lebaran, tradisi tahunan masyarakat Indonesia, akan mengalami perubahan signifikan pada tahun 2025. Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, memutuskan untuk menghentikan program Mudik Gratis yang selama ini dinikmati banyak masyarakat.
Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran. Anggaran untuk program Mudik Gratis yang meliputi transportasi bus, kereta api, dan kapal laut, akan dialihkan ke sektor lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah yang selama ini mengandalkan program tersebut.
Dampak Penghentian Program Mudik Gratis
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa penghentian program Mudik Gratis akan mengurangi peluang masyarakat menengah ke bawah untuk mudik. Kuota mudik gratis diprediksi akan jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca selengkapnya di Razia Cipularang Bongkar Praktik Overload Truk yang Merajalela untuk informasi lebih lanjut.
Konsekuensinya, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor dan jasa travel gelap. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, mengingat minimnya pengawasan dan keamanan pada transportasi ilegal tersebut. Korban kecelakaan dari travel gelap juga tidak akan mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja.
Tren Penggunaan Angkutan Umum
Hasil survei potensi pergerakan angkutan Lebaran tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Tren ini bertolak belakang dengan tahun-tahun sebelumnya di mana mayoritas pemudik lebih memilih kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor.
Namun, dengan dihentikannya program Mudik Gratis, tren positif ini dikhawatirkan akan berbalik. Kemungkinan besar, masyarakat akan kembali beralih ke kendaraan pribadi karena keterbatasan akses transportasi umum yang aman dan terjangkau.
Peran BUMN dalam Mudik Lebaran 2025
Pemerintah menyerahkan penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Djoko Setijowarno mempertanyakan kesiapan BUMN untuk menampung jumlah pemudik yang signifikan.
Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan menyediakan kuota mudik gratis sebanyak 85.694 pemudik, sementara Kementerian BUMN menyediakan 80.125 pemudik. Jika BUMN ditugaskan menggantikan peran Kementerian Perhubungan, maka BUMN harus menyediakan kuota setidaknya dua kali lipat dari total kuota tahun 2024, yaitu sekitar 165.000 pemudik.
Ingin tahu lebih banyak? Simak Alex Marquez Bongkar Rahasia Perbedaan Spek Motor dengan Marc sekarang!
Kekhawatiran Terkait Keselamatan dan Kenyamanan Pemudik
Djoko Setijowarno menyayangkan pemangkasan anggaran program Mudik Gratis. Ia berpendapat bahwa program ini penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik, terutama mengingat tingginya jumlah pemudik setiap tahunnya.
Tidak semua program Kementerian Perhubungan perlu dipangkas, khususnya program yang berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak. Penghentian program Mudik Gratis dinilai sebagai langkah yang kurang tepat dan berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama peningkatan kecelakaan lalu lintas dan potensi eksploitasi oleh travel gelap.
Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mencari solusi alternatif yang menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik, serta tetap memperhatikan efisiensi anggaran. Mungkin perlu ada kajian mendalam tentang bagaimana program mudik gratis bisa tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.
Selain itu, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai alternatif transportasi yang aman dan terjangkau perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak menggunakan transportasi ilegal.
