Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, memprediksi peningkatan signifikan pengguna travel gelap selama mudik Lebaran 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh penghapusan program mudik gratis pemerintah demi efisiensi anggaran. Program tersebut kini dialihkan ke beberapa BUMN dengan kuota yang jauh lebih terbatas.
Minimnya opsi transportasi gratis membuat masyarakat rentan tergiur dengan harga murah dan kemudahan yang ditawarkan travel gelap. Oleh karena itu, kesadaran dan kewaspadaan dari pemudik dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk mencegah peningkatan penggunaan travel gelap ini.
Djoko menjelaskan bahwa maraknya travel gelap disebabkan oleh kurangnya ketersediaan angkutan pedesaan. Permintaan mobilitas masyarakat pedesaan menuju perkotaan, terutama Jabodetabek, masih sangat tinggi. Kondisi ini menciptakan celah bagi operasional travel gelap yang menawarkan alternatif transportasi, meskipun ilegal dan berisiko.
Baca selengkapnya di Perbaikan Tol Jakarta-Cikampek Dimulai Hari Ini, Waspada Kemacetan Panjang untuk informasi lebih lanjut.
Solusi Mengatasi Masalah Travel Gelap
Untuk menekan angka penggunaan travel gelap, Djoko menyarankan perluasan aksesibilitas angkutan bus AKAP hingga ke pedesaan. Saat ini, regulasi membatasi bus AKAP hanya beroperasi antar terminal tipe A. Pelepasan aturan ini, asalkan infrastruktur jalan mendukung, akan menyediakan pilihan transportasi yang lebih aman dan terjamin bagi masyarakat di pedesaan.
Sebagai contoh, bus AKAP yang menuju Kabupaten Wonogiri seharusnya tidak hanya berhenti di Terminal Giri Adipura (terminal tipe A), tetapi dapat melanjutkan perjalanan ke setiap kecamatan di wilayah tersebut. Dengan demikian, akses transportasi umum yang lebih mudah dan dekat akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada travel gelap.
Selain itu, Djoko mengusulkan agar kendaraan travel gelap yang terjaring razia diarahkan untuk menjadi angkutan lanjutan. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan insentif, seperti subsidi BBM, kepada operator angkutan umum lanjutan, sehingga biaya transportasi tetap terjangkau.
Peran Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan memberikan subsidi BBM, biaya operasional angkutan lanjutan bisa ditekan, sehingga tarif yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi lebih kompetitif dibandingkan travel gelap. Hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari travel gelap ke moda transportasi resmi.
Di samping itu, pemberantasan calo di terminal, stasiun kereta api, dan pelabuhan juga sangat penting. Keberadaan calo seringkali memperkeruh situasi dan mendorong masyarakat menggunakan jasa travel gelap karena prosesnya yang lebih mudah dan cepat, meskipun berisiko.
Ingin tahu lebih banyak? Simak Perjalanan Jauh Tanpa Risiko? Tune Up Mobil: Wajib Sebelum Pergi sekarang!
Dengan adanya angkutan lanjutan yang terjangkau dan terintegrasi dengan transportasi umum utama (bus, kereta api, kapal laut), pemudik akan memiliki pilihan yang lebih aman dan nyaman. Hal ini akan mengurangi daya tarik travel gelap yang beroperasi secara ilegal dan tidak menjamin keselamatan penumpang.
Penindakan tegas terhadap travel gelap juga perlu ditingkatkan. Polri telah melakukan tindakan terhadap sejumlah travel gelap, namun pengawasan dan penindakan yang lebih intensif perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi operator travel gelap dan mencegah operasional mereka.
Terakhir, perlu evaluasi menyeluruh terhadap program mudik gratis. Pengurangan kuota mudik gratis tahun 2025 menunjukkan perlunya perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program tersebut agar dapat menjangkau lebih banyak pemudik dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada travel gelap.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan masalah travel gelap dapat diminimalisir dan keselamatan pemudik selama Lebaran 2025 dapat lebih terjamin.
