Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Prediksi ini berdasarkan survei gabungan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dan Litbang Kompas.
Angka tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang diinformasikan meliputi DPR, Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, BUMN, dan sektor swasta.
Menyikapi prediksi lonjakan pemudik, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. Koordinasi melibatkan menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN, dan pihak swasta.
Antisipasi Lonjakan Pemudik Lebaran 2025
Pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kepadatan di simpul transportasi dan ruas jalan selama periode mudik Lebaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir kemacetan dan memastikan kelancaran arus mudik dan balik.
Beberapa kebijakan yang akan diterapkan antara lain: program mudik gratis, rekayasa lalu lintas, pengaturan lalu lintas di daerah rawan macet, dan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Kebijakan WFA diharapkan dapat mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pengelola jalan tol untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Peningkatan kapasitas jalan dan penambahan jalur alternatif juga akan dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi mengatasi potensi kemacetan.
Puncak Arus Mudik dan Arus Balik
Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi pada H-3 (28 Maret 2025) dengan perkiraan jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12,1 juta orang (dengan asumsi penerapan kebijakan WFA). Jumlah ini tetap signifikan dan membutuhkan antisipasi yang matang.
Sementara itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 (6 April 2025) dengan potensi pergerakan masyarakat sebanyak 31,49 juta orang. Pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk mengelola arus balik yang diperkirakan lebih besar dibandingkan arus mudik.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk memperpanjang waktu operasional sejumlah layanan transportasi umum, serta menambah armada untuk mengakomodir lonjakan penumpang selama periode mudik dan balik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.
Persiapan Infrastruktur dan Transportasi
Untuk menghadapi lonjakan pemudik, pemerintah akan melakukan pengecekan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan. Kesiapan infrastruktur ini sangat krusial untuk kelancaran arus mudik dan balik.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan lalu lintas dan rute alternatif agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kemacetan dan kecelakaan.
Evaluasi terhadap pelaksanaan mudik dan balik tahun-tahun sebelumnya juga akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan tahun ini. Dengan pengalaman masa lalu, diharapkan strategi yang disusun dapat lebih efektif dan terarah.
Sejumlah kendaraan pemudik terlihat melintas di jalan tol. Upaya pemerintah untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, seperti penerapan sistem ganjil genap dan rekayasa lalu lintas lainnya, diharapkan dapat berjalan efektif.
Kesiapan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sangat diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Koordinasi yang baik dan solid akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut.
