Jepang dikenal dengan budaya tertib berlalu lintasnya yang sangat baik. Kedisiplinan dan kesabaran pengendara di negeri Sakura ini sangat tinggi dalam mematuhi aturan. Namun, di balik budaya ini terdapat sistem penegakan hukum yang tegas dan praktik peran terintegrasi untuk keselamatan berkendara.
Bowo Kristianto, Direktur Japan Indonesia Driving School (JIDS), mengungkapkan beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki di Indonesia untuk membangun budaya serupa. Salah satu fokus utamanya adalah perbaikan sistem pembuatan SIM.
Perketatan Proses Pembuatan SIM
Bowo menekankan perlunya perketatan proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Di Jepang, pemohon SIM menjalani tes dengan standar kelulusan yang sangat tinggi. Aspek keselamatan menjadi prioritas utama, bahkan dalam hal-hal kecil seperti membuka pintu mobil.
Dalam ujian praktik SIM di Jepang, pemohon harus menoleh ke sekitar sebelum melaju untuk memastikan keamanan, dan juga sebelum membuka pintu mobil. Sekadar melirik spion tidak cukup; diperlukan gerakan tubuh yang menunjukkan pengecekan lingkungan. Kegagalan melakukannya akan mengakibatkan diskualifikasi.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Tegas
Peningkatan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas sangat krusial. Budaya tertib tidak akan tercipta instan, melainkan perlu dipaksa melalui aturan dan penegakan hukum yang tegas. Ketegasan ini akan mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri dan menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya.
Di Indonesia, aturan lalu lintas sudah ada dan baik, namun penegakan hukumnya masih lemah. Akibatnya, banyak pengendara yang masih berani melanggar, seolah aturan tersebut tidak ada.
Pemberatan Sanksi untuk Pelanggaran Berat
Pemberatan sanksi bagi pelanggar lalu lintas, terutama pelanggaran berat, juga diperlukan. Contohnya, mengemudi dalam keadaan mabuk. Di Jepang, denda untuk pelanggaran ini bisa mencapai jumlah yang sangat besar, mencerminkan tingginya risiko yang ditimbulkan.
Sanksi yang berat akan memberikan efek jera dan mengurangi angka kecelakaan. Hal ini perlu diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi
Bukan hanya pengemudi yang harus bertanggung jawab, tetapi juga perusahaan transportasi. Jika perusahaan membiarkan karyawannya melanggar aturan lalu lintas, mereka pun harus bertanggung jawab. Semakin berat pelanggaran, semakin berat pula sanksinya.
Sistem ini akan membuat perusahaan lebih proaktif dalam mengawasi dan mendidik para pengemudi mereka, sehingga meningkatkan keselamatan berkendara secara keseluruhan.
Perubahan Komprehensif untuk Budaya Tertib Berlalu Lintas
Untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang efektif di Indonesia, diperlukan perubahan komprehensif. Perubahan ini meliputi sistem perizinan, penegakan hukum, sanksi, serta keterlibatan perusahaan transportasi. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.
Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pengemudi, serta kampanye publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas.
Integrasi teknologi seperti pemantauan CCTV dan sistem tilang elektronik juga dapat memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan efektivitasnya. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan Indonesia dapat mencontoh keberhasilan Jepang dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang baik.
Perlu juga dipertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam kampanye ini, termasuk tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer, untuk menyebarkan pesan pentingnya tertib berlalu lintas kepada khalayak yang lebih luas.
