Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, tengah menjadi sorotan publik setelah dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus narkoba dan dugaan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kasus ini mencuat setelah beredarnya video pencabulan anak yang diduga direkam oleh Fajar di Australia.
Jabatan Kapolres Ngada kini telah diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, menyatakan bahwa Fajar akan dijerat dengan pidana umum atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, I (6), yang terjadi di Hotel Kristal, Kota Kupang. “Setelah penanganan kode etik dan hukuman kedinasan di Mabes Polri, akan kami lakukan penjeratan secara pidana umum atas kasus yang dilakukan oleh AKBP Fajar,” tegas Daniel.
Polda NTT menyampaikan terima kasih kepada publik atas pengawasan dan perhatian terhadap kasus ini. Proses penanganan kasus pidana pencabulan anak di bawah umur akan dilakukan di NTT. “Ini kan kasus yang terungkap sehingga setelah (penanganan) kasus internal di Mabes Polri oleh Divisi Propam Polri, nanti hasil koordinasi saya dengan Mabes Polri, maka secara pidana akan diserahkan kepada kami untuk menindaklanjuti kasus pidana umumnya,” jelas Daniel lebih lanjut.
Harta Kekayaan Fajar Widyadharma: Kontras dengan Jabatannya
Selain kasus hukum yang menimpanya, harta kekayaan Fajar juga menjadi perbincangan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Fajar menunjukkan penurunan drastis harta kekayaannya selama menjabat sebagai Kapolres Ngada. Pada LHKPN 11 Januari 2023 (periodik 2022), Fajar melaporkan total harta sebesar Rp 103 juta.
Rinciannya meliputi satu unit mobil Honda CR-V tahun 2008 (status ‘Lainnya’) senilai Rp 90 juta dan kas serta setara kas Rp 13 juta. Namun, dalam LHKPN yang dilaporkan pada 7 Februari 2024 (periodik 2023), mobil CR-V tersebut telah menghilang dari daftar asetnya. Fajar hanya melaporkan kepemilikan kas dan setara kas senilai Rp 14 juta. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di kalangan publik.
Penurunan nilai aset yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada penjelasan yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut? Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam kasus ini, untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi. Investigasi yang menyeluruh diperlukan untuk mengungkap detail lebih lanjut mengenai harta kekayaan Fajar.
Implikasi Kasus Terhadap Kepercayaan Publik
Kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap kepolisian. Perilaku seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan, justru terlibat dalam tindakan kriminal dan asusila, merusak citra institusi kepolisian. Kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini dapat terkikis akibat kejadian ini.
Penting bagi pihak berwenang untuk menindak tegas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada Fajar. Langkah-langkah pencegahan juga harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dalam proses hukum dan penegakan hukum yang adil akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Selain itu, investigasi menyeluruh terhadap aset Fajar perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan kekayaannya. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai hal ini. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparat penegak hukum untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Kesimpulannya, kasus AKBP Fajar Widyadharma merupakan peristiwa serius yang memerlukan penanganan yang tegas dan transparan. Selain hukuman pidana, perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal di kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.
