Mulai 1 April 2025, Inggris memberlakukan perubahan besar pada pajak kendaraan bermotor (Vehicle Excise Duty/VED). Kebijakan ini bertujuan mengurangi polusi udara dan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Kenaikan tarif VED ini signifikan, khususnya untuk mobil dengan emisi tinggi. Mobil-mobil yang sebelumnya dikenakan pajak rendah kini akan merasakan dampaknya secara langsung.
Lonjakan Pajak untuk Mobil Emisi Tinggi
Mobil Plug-in Hybrid (PHEV) dengan emisi CO2 1-50g/km, misalnya, akan mengalami kenaikan pajak dari 10 poundsterling menjadi 110 poundsterling (sekitar Rp 215 ribu menjadi Rp 2,3 juta).
Mobil bensin dengan emisi 51-75g/km juga akan dikenai pajak tambahan di tahun pertama, mulai dari 30 poundsterling hingga 130 poundsterling (Rp 647 ribu hingga Rp 2,8 juta).
Kenaikan paling drastis terjadi pada mobil dengan emisi CO2 di atas 255g/km. Sebagai contoh, pajak tahun pertama untuk Audi RS7 atau Land Rover Defender 110 V8 akan melonjak dari 2.745 poundsterling (Rp 59 juta) menjadi 5.490 poundsterling (Rp 118 juta).
Dampak pada Pemilik Mobil Mewah
Kenaikan pajak yang signifikan ini tentunya akan membebani pemilik mobil mewah beremisi tinggi. Mereka harus mempersiapkan anggaran yang jauh lebih besar untuk membayar pajak kendaraan setiap tahunnya.
Hal ini berpotensi mempengaruhi pasar mobil mewah di Inggris, karena banyak konsumen mungkin akan mempertimbangkan ulang pembelian mobil-mobil tersebut.
Pajak Kendaraan Listrik: Insentif yang Berkurang
Meskipun kendaraan listrik dianggap ramah lingkungan, kebijakan baru ini juga memberlakukan pajak tahun pertama sebesar 10 poundsterling (Rp 215 ribu).
Namun, pajak tahunan berikutnya akan naik menjadi 195 poundsterling (Rp 4,2 juta). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan.
Pajak Tambahan untuk Mobil Listrik Mewah
Kendaraan listrik dengan harga di atas 40.000 poundsterling akan dikenakan biaya tambahan (surcharge) antara 15 hingga 410 poundsterling, tergantung tahun kepemilikan.
Kebijakan ini mirip dengan pajak barang mewah di Indonesia, dan bertujuan untuk mengurangi pembelian kendaraan listrik mewah yang masih menyumbang jejak karbon, meskipun lebih rendah daripada kendaraan konvensional.
Kontroversi dan Dampak Kebijakan
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. David Hall, Wakil Presiden Power System UK&I di Schneider Electric, misalnya, menganggap pengurangan insentif pajak untuk kendaraan listrik dapat menghambat upaya melawan perubahan iklim.
Ia berpendapat pemerintah seharusnya lebih fokus mendukung transisi ke kendaraan ramah lingkungan sebelum larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel diberlakukan pada 2030.
Meskipun kontroversial, pemerintah Inggris berharap kebijakan ini akan mendorong pembelian kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mengurangi polusi udara dari kendaraan bermesin pembakaran internal.
Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah Inggris untuk mengurangi emisi karbon. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap pasar otomotif dan perilaku konsumen masih perlu dipantau.
