Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho, memberikan klarifikasi terkait kontroversi “tilang syariah” yang diterapkan Polres Lombok Tengah. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah bagian dari proses penindakan hukum lalu lintas yang sah.
Agus menjelaskan bahwa sistem tilang di Indonesia hanya mengenal dua metode: tilang manual dan tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE). Metode “tilang syariah” yang diterapkan di Lombok Tengah, tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut.
Penerapan “tilang syariah” ini dilakukan Polres Lombok Tengah selama bulan Ramadan, dianggap sebagai pendekatan yang lebih humanis. Namun, pendekatan ini menuai kontroversi dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku.
Mekanisme “Tilang Syariah” dan Kontroversinya
Dalam praktiknya, pelanggar lalu lintas di Lombok Tengah tidak langsung ditilang. Sebagai gantinya, mereka diberi kesempatan untuk membaca atau mengaji ayat-ayat Al-Quran. Jika berhasil, mereka hanya diberi peringatan dan tidak dikenakan sanksi tilang.
Meskipun bertujuan humanis, metode ini memicu perdebatan hukum dan etika. Apakah pendekatan ini adil bagi semua pelanggar, terlepas dari latar belakang agama mereka? Apakah metode ini efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?
Keberadaan “tilang syariah” juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi diskriminasi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum lalu lintas. Standar penegakan hukum seharusnya berlaku sama untuk semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama.
Tanggapan Resmi dan Evaluasi
Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho telah meminta evaluasi dan penyelidikan mendalam terhadap program “tilang syariah” di Lombok Tengah. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak diinstruksikan oleh Korlantas Polri.
Agus menegaskan bahwa tindakan Polres Lombok Tengah hanyalah teguran dengan cara yang berbeda, bukan tilang yang sah secara hukum. Korlantas Polri berkomitmen untuk menegakkan hukum lalu lintas secara adil dan konsisten di seluruh Indonesia.
Ke depan, diharapkan akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukum lalu lintas yang lebih inklusif dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Implikasi dan Saran
Kasus “tilang syariah” ini menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Standar penegakan hukum harus jelas dan tidak boleh diinterpretasikan secara berbeda berdasarkan latar belakang agama atau budaya.
Selain itu, perlu ada peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, non-diskriminatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga dalam merumuskan kebijakan dan program penegakan hukum yang memperhatikan aspek humanis tanpa mengabaikan asas keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.
