Penjualan sepeda motor Honda di Indonesia pada dua bulan pertama tahun 2025 menunjukkan kinerja yang stabil, demikian disampaikan PT Astra Honda Motor (AHM). Hal ini disambut positif oleh perusahaan, terlebih mengingat rencana kenaikan pajak yang sempat menimbulkan kekhawatiran.
Thomas Wijaya, Wakil Presiden Direktur Eksekutif AHM, mengungkapkan rasa syukur atas kestabilan penjualan tersebut. Ia mengaitkannya dengan penundaan pemberlakuan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atau pajak opsen, dan PPN 12 persen untuk sepeda motor. Tanpa kenaikan pajak ini, konsumen terhindar dari tambahan biaya yang cukup signifikan, berkisar antara Rp 400.000 hingga Rp 1.000.000 per unit.
AHM berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk terus menunda rencana kenaikan pajak tersebut. Kenaikan pajak, menurut Thomas, berpotensi menekan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, AHM mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menunda implementasi kebijakan tersebut, minimal hingga akhir tahun.
Penjualan sepeda motor Honda pada Januari-Februari 2025 mencapai angka yang cukup menggembirakan, yaitu sekitar 850.000 hingga 860.000 unit. Angka ini menunjukkan kestabilan yang baik dibandingkan periode November-Desember 2024. Kestabilan ini merupakan indikasi positif terhadap kondisi pasar otomotif domestik di awal tahun.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan Sepeda Motor Honda
Selain penundaan pajak, beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi penjualan sepeda motor Honda. Faktor-faktor tersebut meliputi tren pasar, daya beli masyarakat, program promosi dan penjualan yang dilakukan oleh AHM, serta persaingan dengan merek sepeda motor lain. Kondisi ekonomi makro juga turut memainkan peran penting dalam menentukan angka penjualan.
Perlu dipertimbangkan pula faktor inflasi dan suku bunga. Kenaikan inflasi berdampak pada peningkatan harga barang dan jasa, termasuk sepeda motor. Sementara itu, kenaikan suku bunga dapat membuat konsumen lebih berhati-hati dalam pengeluaran, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian.
AHM sendiri secara aktif berupaya mempertahankan kinerja penjualan dengan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif, termasuk meluncurkan model-model baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Peningkatan layanan purna jual juga menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.
Dampak Kebijakan Pajak terhadap Industri Sepeda Motor
Kebijakan pemerintah terkait pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan terhadap industri otomotif. Penundaan atau pengenaan pajak opsen dan kenaikan PPN dapat mempengaruhi harga jual sepeda motor, sehingga secara langsung berdampak pada daya beli konsumen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur tentang pajak opsen, yang meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Penerapan kebijakan ini di berbagai daerah ternyata memiliki perbedaan implementasi.
Kementerian Perindustrian mencatat bahwa 25 provinsi telah menunda pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB. Penundaan tersebut bervariasi, mulai dari tiga bulan hingga 12 bulan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
Ke depannya, perkembangan kebijakan pemerintah terkait pajak dan insentif akan terus menjadi faktor kunci dalam menentukan arah industri sepeda motor di Indonesia. AHM dan pelaku industri lainnya berharap agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
