Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan penolakannya terhadap pembongkaran sepihak tempat wisata, terutama jika usaha tersebut telah memiliki legalitas yang sah. Pernyataan ini disampaikan menanggapi pembongkaran sejumlah tempat wisata di Puncak, Bogor. Ia menekankan bahwa tindakan sepihak tersebut dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi dan berusaha di Indonesia.
Kementerian Pariwisata menyatakan keprihatinan atas situasi tersebut dan akan terus memantau perkembangannya. Namun, Widi juga mengingatkan pentingnya bagi pelaku usaha untuk memastikan legalitas usaha mereka. Kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan yang berlaku, termasuk izin pemanfaatan ruang, lingkungan, dan persetujuan pemerintah, sangat penting.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata menekankan pentingnya memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam dalam pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sejalan dengan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Pengelola destinasi wisata harus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sorotan utama. Tindakan ini, bersama penyegelan beberapa tempat wisata lain di Puncak oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup, menimbulkan kontroversi dan diskusi luas mengenai tata kelola wisata di kawasan tersebut.
Kementerian Pariwisata mendorong evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan wisata di kawasan sensitif, seperti hutan dan kawasan konservasi. Sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan perlu diimplementasikan untuk mencegah pembangunan yang tidak bertanggung jawab dan merusak lingkungan.
Selain Hibisc Fantasy, sejumlah tempat wisata lain di Puncak Bogor juga mengalami penyegelan dan bahkan pembongkaran. Hal ini terkait dengan berbagai pelanggaran, mulai dari perizinan hingga dampak lingkungan. Kejadian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum yang konsisten dalam sektor pariwisata.
10 Tempat Wisata di Puncak Bogor yang Disegel Pemerintah
Berikut daftar 10 kawasan wisata di Puncak Bogor yang disegel pemerintah, dengan alasan pelanggaran izin dan dampak lingkungan:
- PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP) – Pabrik teh yang diduga berdampak negatif terhadap ekosistem di kawasan resapan air Telaga Saat.
- PTPN I Regional 2 Gunung Mas – Diduga melanggar aturan lingkungan dalam operasionalnya.
- PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park) – Kawasan wisata yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tata lingkungan.
- Jembatan Gantung Eiger Adventure Land, Megamendung – Pembangunan wisata di kaki Gunung Gede Pangrango yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem.
- PT Pinus Foresta Indonesia – Dianggap merusak lingkungan dan mengganggu produktivitas lahan pangan.
- PT Bobobox Asset Managemen – Pembangunan kawasan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- PT Kurnia Puncak Wisata.
- CV Mega Karya Nugraha.
- PT Jelajah Handal Lintasan.
- PT Farm Nature & Rainbow Add.
Kasus penyegelan dan pembongkaran ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Pemerintah perlu menemukan solusi yang lebih komprehensif untuk memastikan pertumbuhan sektor pariwisata berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan wisata. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pembangunan wisata berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya pelaku usaha.
Ke depannya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sektor pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan agar keindahan alam Indonesia tetap terjaga dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Foto petugas yang mengoperasikan alat berat untuk membongkar bangunan Hibisc Fantasy Puncak menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan. Pembongkaran ini menjadi bukti nyata dari penegakan hukum terkait pelanggaran izin dan dampak lingkungan, namun juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata.
