Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan target penyelesaian pembongkaran bangunan tanpa izin di objek wisata Hibisc Fantasy Puncak sebelum Lebaran. Ia menekankan pentingnya penyelesaian ini, namun tetap mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup.
Informasi yang diterima Gubernur Dedi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terbit dengan kondisi di lapangan. Izin PBG hanya mencakup area seluas 4.800 meter persegi, sementara pembangunan Hibisc Fantasy Puncak mencapai 15.000 meter persegi. Ini menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan dalam izin pembangunan.
Lebih lanjut, terungkap bahwa dari total 25 bangunan di objek wisata tersebut, hanya 14 bangunan yang memiliki izin. Hal ini semakin memperkuat alasan pembongkaran bangunan yang tidak berizin. Dedi Mulyadi bahkan menyatakan kemungkinan pembongkaran area akses masuk karena dianggap melanggar aturan, khususnya terkait jalan beton yang dibangun tanpa izin.
Penyegelan dan Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak
Pembongkaran sebagian bangunan Hibisc Fantasy Puncak telah dimulai pada Kamis (6/3), menyusul penyegelan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto. Gapura dan pos satpam di pintu masuk menjadi sasaran pembongkaran oleh warga.
Penyegelan tidak hanya terfokus pada Hibisc Fantasy Puncak. Empat lokasi wisata di kawasan Puncak juga disegel karena indikasi pelanggaran alih fungsi lahan. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mencegah pelanggaran perizinan dan alih fungsi lahan yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata.
Respon Pemerintah Daerah
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi izin yang telah diterbitkan untuk dua tempat wisata, yaitu Eiger Adventure Land dan Hibisc Fantasy. Pencabutan izin menjadi kemungkinan jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.
Sikap Bupati Bogor ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menegakkan aturan dan melindungi lingkungan. Evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional tempat wisata di kawasan Puncak akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Langkah-langkah yang diambil ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengelola tempat wisata lainnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Perkembangan selanjutnya terkait proses hukum dan pembongkaran bangunan akan terus dipantau.
Dampak dan Pelajaran
Kasus Hibisc Fantasy Puncak menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap perizinan pembangunan dan pengelolaan tempat wisata. Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi investor dan pengelola untuk memastikan semua izin lengkap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebelum memulai pembangunan.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk mencegah pelanggaran serupa. Transparansi dalam proses perizinan dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran dari semua pihak terkait pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan pelestarian lingkungan. Pariwisata yang berkelanjutan harus dibangun di atas dasar kepatuhan hukum dan tanggung jawab lingkungan.
Dengan penanganan yang tepat dan komprehensif, diharapkan kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pariwisata di kawasan Puncak dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
