Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menekankan pentingnya uji emisi kendaraan, terutama untuk kendaraan besar seperti truk, trailer, dan kendaraan berbahan bakar diesel. Kendaraan-kendaraan ini berkontribusi signifikan terhadap polusi udara, khususnya di Jabodetabek.
Sektor transportasi, khususnya kendaraan kategori N dan O (kendaraan barang dan penumpang berat), merupakan penyumbang utama polusi udara di wilayah Jabodetabek. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan yang besar dan emisi gas buang yang dihasilkan.
Hanif menyatakan bahwa kendaraan berat atau heavy duty vehicles merupakan penyumbang polusi udara terbesar di sektor transportasi Jabodetabek. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi uji emisi sangat penting untuk mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Merujuk pada Pasal 28 huruf H UUD 1945, masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang layak, termasuk kualitas udara yang bersih. Uji emisi merupakan salah satu langkah konkret untuk merealisasikan hak tersebut.
Pemerintah mendorong kepatuhan terhadap regulasi uji emisi dan menekankan pentingnya uji kelayakan ulang bagi kendaraan yang tidak lulus uji. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menghasilkan emisi gas buang di atas ambang batas.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajak Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk bersama-sama mendorong kepatuhan pemilik kendaraan kategori N dan O dalam melakukan uji emisi. KLH juga akan meningkatkan pengawasan uji emisi di lapangan.
Pengawasan uji emisi akan difokuskan di kawasan industri, terminal, pelabuhan, dan jalan utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mendukung kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa sektor transportasi menyumbang sekitar 67 persen dari pencemaran udara di Jakarta. Uji emisi merupakan upaya penting untuk menurunkan angka pencemaran tersebut.
Asep juga menyebutkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, termasuk pelatihan teknisi dan integrasi sistem uji emisi antara Jakarta dan daerah sekitarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan semua kendaraan yang beroperasi di Jakarta memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan.
Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 48 ayat 3. Hal ini merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna kendaraan bermotor.
Selain uji emisi, perlu ada langkah-langkah lain yang komprehensif untuk mengatasi polusi udara. Beberapa di antaranya adalah pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan, penggunaan bahan bakar alternatif, dan peningkatan kualitas bahan bakar.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara juga sangat penting. Kampanye edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan fiskal yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan, seperti insentif pajak atau pembebasan biaya parkir. Kebijakan ini akan memberikan insentif bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Dengan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan kualitas udara di Jabodetabek dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara. Data yang akurat akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat di masa mendatang.
